75 Persen Pelaku UMKM Kota Bogor Belum Pernah Memperoleh Pelatihan
Enam mahasiswa semester ganjil (I) Universitas Pakuan (Unpak) Bogor, Awan Fahmi Idrus, Marsya Bunga Nafisati, Anisa Naraeni, Aubrey Kertaneara, Renno Baihaqi, dan Chairil Rynaldy Aslam selama satu minggu dari tanggal 8 Oktober s/d 14 Okotber 2024, telah melakukan serangkaian wawancara dengan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor di Bogor. Para pelakuk UMKM yang diwawancara tersebut, mengaku belum pernah memperoleh pelatihan barang sekali pun, meski sudah lama menjadi Pelaku UMKM di Kota Bogor. Karena belum pernah mendapat pelatihan sulit untuk bisa berperan serta menggerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah pandemi Covid-19, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BOGOR – Sebagaimana diketahui, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu komitmen pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya contoh program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM yang telah dijalankan.
Adapun tujuan pemerintah melaksanakan program pemberdayaan UMKM adalah untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah pandemi Covid-19, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Padahal berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memegang peranan penting terhadap PDB dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Untuk UMKM di Kota Boor, kata Wakil Walikota Bogor, Dedie Abdu Rachim, ada 72 ribu pelaku UMKM, itu banyak dan semuanya perlu pembinaan dan pelatihan. Untuk itu harus ada pemerataan supaya UMKM yang lain ikut maju. Maka dari itu, penting bermitra dan menjaga kemitraan.
“Menjaga mitra dari mulai mitra di sisi produksi hingga konsumen itu penting agar bisnisnya berkembang,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara Pelatihan dan Pembinaan Kemitraan Berkelanjutan (KERAN), yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Rabu (25/01/23).
Tapi, karena kemitraannya belum terbangun seluruhnya hal itu menjadikan sebagian besar pelaku UMKM tidak berkembang.
Ditambah lagi masih banyak pelaku UMKM yang belum pernah mendapat pelatihan dan pembinaan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bogor, menambah jumlah permasalahan di pelaku UMKM itu sendiri.
Saat ini, masih terdapat ketidakmerataan bimbingan ataupun pelatihan kepada pelaku UMKM, khususnya bagi pelaku usaha mikro.
“Kita sih cuma mau diperhatiin aja sama pemerintah, dikasih lapak untuk dagang biar ga pindah-pindah lagi, biar kalo ada Satpol PP juga bisa tetep dagang di tempat lain” ujar Rosyid, seorang pedagang asongan di kecamatan Bogor Tengah, Selasa (16/01/24).
“Dalam hal ini, kita bisa menilai bahwa terdapat kesenjangan di dalam UMKM itu sendiri, dan memang masih banyak sekali oknum aparat setempat yang melakukan diskriminasi kepada pelaku usaha mikro,” sambungnya.
Seorang pedagang asongan lainnya turut merasakan akibat dari ketidakmerataan UMKM, mereka hanya menerima informasi dari pemerintah, menunjukkan KTP untuk identitas, namun tidak mendapat respon apapun sejak tahun 2020 kemarin.
“Dulu pernah jualan di Bandung terus pindah ke Bogor. Sudah jualan di Bogor selama 25 tahun, pernah juga diminta untuk ikut jadi UMKM sebelum dan sesudah pandemi, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pemerintah,” kata Iwan, pedagang asongan di kecamatan tanah sareal kota Bogor, Selasa (16/01/24).
Pelaku usaha mikro berharap besar bahwa kinerja pemerintah akan membawa perubahan pada usaha yang mereka tekuni, serta ingin lebih diperlakukan dengan adil dan merata ke seluruh kecamatan Kota Bogor.
Lalu, apa yang terjadi dengan kinerja dinas UMKM Bogor pada satu tahun ke belakang ini, sehingga masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mendapat bimbingan ataupun pelatihan dari dinas terkait?
Kepala Bidang Pembinaan UMKM Dinas Koperasi UMKM Kota Bogor, Ela yang ditemui di kantornya, Jln. Dadali, Bogor mengakui belum meratanya pembinaan terhadap pelaku UMKM, khususnya pelaku Usaha Mikro,
Kepala Bidang Pembinaan UMKM Dinas Koperasi UMKM Kota Bogor, Ela yang ditemui di kantornya, Jln. Dadali, Bogor mengakui belum meratanya pembinaan terhadap pelaku UMKM, khususnya pelaku Usaha Mikro, hal itu disebabkan terbatasnya anggaran.
“Kita akui belum seluruh pelaku UMKM yang mendapat pelatihan, dikarenakan terbatasnya anggaran. Jangankan unuk pelatihan dan pembinaan untuk makan dan minum saja kita tidak ada. Repotnya kalau ada tamu, kita terpaksa keluar dari kantong sendiri,” ujar Ela, Rabu (17/01/24).
Dijelaskannya, saat ini pelaku UMKM di Kota Boor ada sebanyak 4000, dari jumlah itu yang baru mendapat pelatihan sekitar 1000 orang, masih ada 3000 orang lagi yang belum mendapat pelatihan.
Hasil survey oleh tim mahasiswa ke beberapa kecamatan di Kota Bogor, hingga yang masih dekat dengan kantor pemerintahan pun masih ditemukannya respon beberapa pedagang bahwa belum mendapatkan pembinaan sama sekali.
Apa langkah yang akan diambil oleh pemkot Bogor untuk ke depannya? Karena masih banyak harapan pedagang mikro yang menginginkan adanya pelatihan dan pembinaan secara merata.
Para mahasiswa Unpak Semester Ganjil terebut berharap para pelaku UMKM tersebut diberikan wadah oleh dinas terkait agar mereka merasa tenang dalam mencari nafkah serta meningkatkan kesejahteraan.
Tak hanya itu, dapat turut serta bersama pelaku UMKM yang lain berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia setelah pandemi Covid-19 dan mensukseskan apa yang telah menjadi komitmen pemerintah di bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.(ahp/tim)
