Makin Menumpuk Masalah Di Kota Bogor, Peran Sekda Dinilai Mandul

BOGOR – Atas fakta peristiwa demo warga yang terjadi belum lama ini dinilai dari menumpuk masalah kemasyaratan dan sosial serta ekonomi yang tidak dituntaskan mantan Walikota Bogor ,Bima Arya Sugiarto juga peran Sekda sebagai jantung pemerintah beku tidak berfungsi normal bahkan dinilai ABS (asal bapak senang ).

Demikian dikatakan aktifis Bogor ,LSM ARMI (analisis riset monitoring Indonesia) bung Gustapol Maher pada sejumlah media,Senin (18/11).

” Inilah bukti dan fakta bukan hoax atau fitnah.

Makin banyak masalah di Kota Bogor karena program skala prioritas menumpuk tidak menyentuh akar masalah dan analisa yang dangkal.

Juga akibat kebijakan impor Sekda dari luar Kota Bogor kala mantan Walikota Bogor ,Sang Bima Arya meminang Sekda dari ASN dikabupaten Bogor.

Sementara stok pejabat ASN yang berkarir dari nol banyak dan juga memadai dari tingkat ,golongan dan jabatan .

Ya munafik sekali bagi ASN yang golongan dan pangkat memadai tidak mau jadi Sekda .

Nah inilah fungsi dari akibat adanya konflik of interest dikalangan birokrasi sendiri .

Bagai bara api dalam sekam.

Coba lihat berapa pejabat berlian,pintar cerdas dan berdedikasi Kota Bogor yang memilih pindah tugas saat walikota dijabat Sang Bima Arya Sugiarto dan Sekda Sarifah .

Semisal An- An Hanapiah,Soeharto ,Endang M.Kendana ” tegas Bung Gustapol Maher.

Dipaparkan dia bahwa ilmu pemerintahan itu beda dengan logika dan ilmu politik belaka.

” Inilah tanda awal kiamat dalam arti sosiologi dan antropologi jika tata pemerintahan tidak pada ahlinya.

Ya seperti ini mana sebaran perkembangan sosial dan ekonomi juga keseimbangan tata ruang bagi masyarakat kota Bogor yang cuma 6 kecamatan itu .

Kami minta agar dikoreksi dan evaluasi juga kinerja Sekda Kota Bogor oleh menteri dalam negeri sebab sekda saat itu memang ditunjuk sang Bima Arya bukan dalam prespektif semata dedikasi dan prestasi ” Ujar dia.

“Adapun tupoksi Asda ( asisten daerah) yang ada juga agar ditingkatkan pada penilaian kemampuan bekerja .

Jika tidak mampu dan becus dibidang ASDA untuk memilih segera mundur kalo perlu pensiun saja” tegasnya.

Diketuai sejumlah warga Kampung Babakan Baru, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Balai Kota Bogor,pekan lalu.

Aksi unjuk rasa ini dipicu polemik status tanah yang ditempati warga sebagai tempat tinggal selama puluhan tahun.

Mereka bahkan menjadikan area halaman Balai Kota Bogor sebagai “dapur”.

Terlihat sejumlah ibu-ibu dengan santainya memasak di sana.

“Lagi goreng jengkol, terus goreng ikan cue. Habis ini mau buat sambal. Buat konsumsi teman-teman yang demo,” kata salah satu peserta aksi.

Koordinator Aksi, Putra Sungkawa mengungkapkan, ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa tersebut. Pada intinya, warga meminta agar pemerintah kota tidak lagi memberlakukan uang sewa terhadap tempat tinggal mereka.

“Kami melakukan aksi untuk mendesak Pemkot Bogor agar segara mungkin mengembalikan status tanah sewa warga menjadi kavling,” ungkap Putra pada media.

Kedua, menghentikan tagihan sewa.

Dan terakhir, menuntut kepastian status tanah hingga menjadi sertifikat,” sambungnya.

Warga akan terus bertahan di Balai Kota jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Bahkan, warga juga membawa tenda untuk menginap di halaman Balai Kota Bogor.

“Sekarang kami sedang siapkan tenda berukuran besar, jadi bisa muat banyak warga untuk nginap di sini.

Jadi nanti gantian, ibu-ibu pulang terus bapak-bapak nginap,” pungkasnya.

Terima kasih bapak dan ibu- ibu yg ikut berdemo dibalai Kota Bogor ,semoga perjuangan kita semua mendapatkan hasil dan keputusan yg baik,sehingga perjuangan kita gak sia sia…

semangat semangat” tuturnya.

( Red03)