PEMERINTAHAN

Kadinsos Bilang Capek ,LSM ARMI: DPRD Jangan Bungkam, Panggil Walikota Soal Minimnya Anggaran Dinas Sosial?

BOGOR – Dari informasi dan data yang dihimpun gabungan wartawan dan LSM yakni Media Center Borsuci beralamat dijalan Soemantadireja No.12 Pamoyanan Bogor Selatan
Kota Bogor ,bahwa Pemkot belum memberikan fokus dan konsentrasi program kerja pada bidang pengentasan bidang sosial dan penanganan kemiskinan juga kemanusiaan bahkan terkesan asal ada dan ala kadarnya,Kota yang cerdas dan strategis pada tatanan Good Governance tidak hanya mampu memberikan kenyamanan artistik berupa ruang taman-taman Kota juga kebersihan namun berbasis pada adanya keberpihakan pada sektor kecerdasan sosial dan keadilan sosial .

Komentar LSM ARMI ( Analisis Riset Monitoring Daerah) ,Kamis (6/4) bung Geno Benghol meminta DPRD khususnya komisi 4 peka dan memanggil pihak terkait dalam keseriusan anggaran di Dinas ini.

” Walikota Bogor jangan merasa jumawa .
Justru lebih waspada diakhir masa jabatannya karena selaku penyelenggara daerah ada Azas dan prinsip Good Governance yaitu Tata Kelola pemerintahan yang baik ,Kota Bogor harus
merepresentasikan beberapa hal, seperti antara lain :

  1. Hak-Hak Fundamental,
  2. Efektifitas Dan Transparansi,
  3. Akuntabilitas Pemerintah (Dalam Hal Masalah Keuangan , Dll), Dan
  4. Pengembangan Aturan Hukum (Rule Of Law).
    Khusus dinas sosial kami telah berhasil merangkum kasus – karena sosial dan kemanusiaan dan informasi yang telah kami uji petik artinya pihak DPRD khususnya komisi 4 harus peka akan anggaran Dinsos .
    Saat Pemda Kota Bogor khususnya Dinas Sosial tidak memiliki anggaran yang memadai maka penanggana kasus – kasus sosial dan kemanusiaan hanya pada batas kemampuan ala kadarnya .
    Logika warasnya maka akan ada satu penilaian bahwa jargon Kota Bogor, Berlari akan selaras dengan keterbatasan bergerak seperti Berlari ditempat” tegas Bung Geno Benghol.
    Pihaknya akan lebih dalam mencermati semua kasus yang ada di Kota Bogor terutama pada sentuhan dan kasus krmanusian di Kota Bogor.
    ” Ini tentu kami lakukan uji petik pada tataran keilmuan ada basis data dan riset serta observasi atas pendapat hukum kami nantinya .
    Kita akan buat Legal Opinion atas semua temuan yang telah dilakukan tim media Center Borsuci jika itu perlu maka harus diteruskan dan ditembuskan pada tingkat supremasi hukum dan pengambil kebijakan jika itu serius dan memang ditemukan fakta baru bahkan fakta hukum maka tak sejak kami laporkan pada yang berwajib akan Kota Bogor bersih dari oknum – oknum pejabat yang hanya cari muka dan cari untung sesaat ,ABS ( Asal Bapak Seneng – Red) ” paparnya.

Sementara itu Kepala Dinsos ( Dinas Sosial ) Kota Bogor ,Fahmi saat dikonfirmasi wartawan sedang Capek setelah Kunjungan ke Sumedang.

“Nanti ya.
Saya perlu istirahat dulu.

Baru pulang tugas dari sumedang” tukas Fahmi kepada wartawan.

Selang beberapa jam kemudian pihaknya memberi lanjutan atas konfirmasi wartawan.

“Kalo gitu singkat aja ya.
KPM artinya keluarga penerima manfaat. Kalau yang nerima manfaat naik artinya lebih banyak lagi masyarakat yang menerima bantuan. Penerima bansos beras di BPN jumlahnya 82 Ribu lebih. Diatas jumlah penerima bansos sembako yg hanya 54 Ribu lebih. Artinya KPM bansos beras meningkat.
Apa yg dilakukan Dinsos…?
Dinsos melakukan koordinasi dengan penyalur bantuan, camat, dan lurah agar bantuan itu sampai ke KPM sesuai sasaran dan jumlah yg harus diterima oleh KPM.
Itu aja ya” kata dia.

Ditambahkan Fahmi bahwa alokasi anggaran Di Dinas disesuaikan kemampuan APBD Kota Bogor.

“Semua sudah dianggarkan sesuai kemampuan pemda. Jika ada yang diluar dugaan seperti orang terlantar KTP luar kota Bogor odgj dan orang luar Kota Bogor yg menjadi PPKS di Kota Bogor kami minta bantuan LKS lain seperti Baznas Kota Bgr, dompet duafa, PO BIS dan kereta untuk mereka numpang gratis, atau dengan Dinsos asal orang tersebut” dalihnya.( Red03).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *