Janji Politik Walikota Bogor & Pembangunan Jalan Batu Tulis Mulai Disorot Forum Kajian Taruna
BOGOR – Arah penentu kebijakan daerah atas visi dan misi pada program janji politik yang harus menyentuh kebutuhan warga masyarakat Kota Bogor perlu penajaman dan pengawalan dari pihak independen baik itu LSM dan Lembaga Kajian masyarakat.
Atas dasar peran serta masyarakat itu, kali ini Forum Kajian Taruna ( Tameng Rakyat Untuk Nusantara) menyatakan keseriusan untuk turut andil dalam mengkritisi kebijakan politik Walikota Bogor,Dedie Rachim.
Bahkan pihaknya telah pula memiliki basis data dan pola alur serta catatan khusus dalam hasil kajian Forum Kajian Taruna sejak beliau menjabat Wakil Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto.
” Kami diawal tahun 2026 ini menyatakan sikap akan pula menjadi Winston Blower dalam menyikapi kabinet pemerintahan Daerah Dedie Rachim walau dikatakan beliau adalah pernah menjabat di KPK sebagai direktur penindakan.
Jadi kami tentu akan tetap konsisten menjadi pihak independen dalam mengawal dan memastikan janji politik Walikota Bogor Dedie Rachim dan wakilnya Jenal Mutaqin.
Jangan sampai janji politik itu ibarat gincu pemanis dan permen karet saja bagi Kota Bogor.
Semisal penanganan jalan Batu Tulis yang longsor hingga kini hanya janji diperbaiki oleh janji manis Gubernur KDM dan Walikota secara patungan namun tidak jelas tahapan progresnya .
Padahal akses jalan itu mampu pula menjadi pembangkit ekonomi warga Bogor Selatan juga jalan alternatif beban lalu lintas jalan raya Tajur menuju ke pinggiran Cijeruk dan Cigombong hingga Sukabumi ” tegas Galai Simanupak SH pada media ,Sabtu (3/1).
Dilain hal pihaknya melakukan pola kajian dalam metode sampling dan pola kebijakan secara politik dan sosial yang dilakukan serta riset dan pengamatan.
” Dalam tolak ukur ilmiah dan akademis tentu pola sikap dan kebijakan politik dan sosial itu memiliki peran strategis dalam menyentuh masyarakat bawah di Kota Bogor untuk memahami dan memiliki kesepahaman untuk membangun Kota Bogor.
Pola sebaran dan pembangunan wilayah Kota Bogor itu hanya 6 kecamatan dan tentu tidak seluas Kabupaten Bogor tetangganya.
Di Kabupaten Bogor saja dalam debut satu tahun kami Forum Kajian Taruna telah pula melakukan uji petik dalam kasus dan permasalahan yang ada disana dengan titik berat utamanya yakni pola pembagian kue dana proyek dan kegiatan di OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) yang terkonsentrasi lebih besar pada belanja rutin pegawai dan pemeliharaan rutin dari infrastruktur didinas terkait saja.
Bahkan ada 3 pengusaha besar mencengkram jemari pada loyang kue APBD disana dengan peran dan pembagian tersentral namun sistematis dan rapi ” papar dia.
Dilanjutkan dia,bahwa analisa dan kajian yang dilakukan semata untuk menajamkan misi dan visi hingga mengenai target janji politik.
” Nah untuk Kota Bogor pun kami telah menyelami sebaran dari pola lama yang ada dan dilakukan atas peran subjek tertentu dalam mengiring pembagian kue loyang APBD di Kota Bogor.
Yang tentu jaringan dan dugaan bisnis pengusaha ini masih terikat pada satu simpul kekuasan dalam pemenangan saat pilkada lalu.
Artinya pola atau sistem pembagian kue loyang pada sebaran kegiatan ditiap OPD masih juga dibayangi masa lalu belum sepenuhnya murni hasil kebijakan Walikota terpilih.
Entah atas motif balas jasa politik atau memang terkait adanya biaya kampanye yang dilakukan saat itu” ujar dia.
Dalam informasi lainnya disebutkan juga capaian IPM Kota Bogor.
” Dalam analisa kami bahwa capaian indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor baru pada angka 79,75 pada tahun 2025.
Indek IPM itu tentu harus didukung oleh peningkatan harapan hidup, lama sekolah, dan pengeluaran riil, meskipun masih ada tantangan pemerataan antarwilayah, dengan upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan demi pembangunan manusia yang lebih baik.
Perkembangan IPM Kota Bogor dapat dilihat dari catatan tahun 2025: 79,75 (naik 0,91% dari tahun sebelumnya).
Tahun 2024: 79,03 (naik 0,87% dari 2023).
Tahun 2023: 78,36 (naik 0,68% dari 2022).
Indikator Pembentuk IPM Kota Bogor diukur dari tiga dimensi utama:
1.Kesehatan: Diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir (misal: 76,25 tahun di 2025.
2.Pengetahuan: Diukur dari Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (misal: 10,72 tahun di 2025) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) (misal: 13,69 tahun di 2025).
3.Standar Hidup Layak: Diukur dari Pengeluaran Riil per Kapita (misal: Rp13.571 ribu di 2025).
Karena itu dapat disimpulkan Kota Bogor masih dibawah
Kategori IPM Tinggi yakni Di atas 80.
Artinya baru mencapai indek
IPM Sedang yakni Antara 50-80.
Dimana untuk IPM Rendah: Di bawah 50.
Tantangan dan Upaya yang harus dilakukan Pemkot Bogor yakni
Stagnasi Lama Sekolah:
Dengan upaya pembangunan sekolah dan merger SD-SMP untuk akses optimal.
Pemerataan: Perlu intervensi lebih pada wilayah dengan IPM rendah untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi” urainya.
( Red 03)
