AMBS Bakal Surati Presiden & DPR-RI Soal Statemen Sekda Trayek Bus Cibinong – Puncak

BOGOR – Soal akan diberlakukan trayek bus dari Cibinong ke Puncak mulai menuai pro dan kontra .
Bahkan statemen Sekda Kabupaten Bogor agar warga puncak mendukung program itu disikapi serius ketua AMBS (Aliansi Masyarkat Bogor Selatan ),Muhsin SiP dengan bakal menyurati presiden dan DPR-RI .
“Kami tentu merupakan bagian dari warga masyarakat Bogor Selatan khususnya puncak.
Menyikapi pemberitaan disalah satu media lokal Bogor ( RB) pada tanggal 9 januari 2025 ,dimana Sekda Ajat Rohmat Jatnika tentang adanya trayek baru Bus Cibinong menuju Puncak ini jadi rame disuarakan para tokoh ulama,masyarakat ,dan para aktivis juga para pengusaha & para sopir angkot ingin memprotes langkah kebijakan yang dikhawatir dengan adanya trayek bus baru itu akan berakibat memberikan fatal bagi kemacetan puncak yang sudah diambang wajar saat ini.
Karena itu kami akan menyatakan pendapat dan menyurati bapak Presiden dan DPR-RI pusat segera “tegas Muhsin pada media.
Ditambahkan dia,ide itu harus dikaji ulang dengan analisa dan kajian yang jelas sebagai dasar argumentasinya dalam solusi kemacetan puncak.
“Tentu kita ini kaum intelektual yang punya dasar apa dan kajian ilmiah yang dilakukan sebelum kebijakan itu diambil jangan malah kontribusi buruk dan parah penyumbang kemacetan baru dan seharusnya pemerintah daerah itu membangun sarana dan prasarana baru dalam infrastuctur yang dinilai inovatif dan memberi dampak solusi dari masalah.
Ini sangat penting dicari solusinya sampe saat ini blom terselesaikan,walau ada beberapa titik alternatif atas kebijakan pemkab Bogor yang pernah diambil sebelumnya.
Sampe saat ini yang jadi pokok perhatian lalulintas dijalur puncak yakni pemerintah belum berani mengambil eksekusi berani atas beban kemacetan yang memiliki dampak besar kedepan walau anggaran harus memadai ,misalkan simpang pasir muncang,gadog pasir angin,megamendung,cilember,Hankam,depan pasar cisarua dan itu saya catat amat berdampak penting dan strategis bagi warga puncak dimana sudah hampir 20 tahun kami perjuangkan belum ada perubahan .
Kamipun telah mengusulkan pada setiap bupati baru bahwa harus ada pembangunan Fly over untuk mengurai macet itu dan kami sebagai warga menolak trayek bus baru, karena itu semata bukan diliat adanya kepentingan warga setempat malah dengan adanya trayek baru sangat kecil adanya dampak positif bagi ekonomi warga puncak juga agar kemacetan teratasi .
Dimana warga diuntungkan dengan trayek bus itu bisa diuntungkan terkecuali para pelaku pengusaha wisata yang menjadi tujuan ,wisata” ujar dia.
Sementara itu soal jalan alternatip mau di lebarin ,ya namanya juga jalan alternatip paling dampaknya juga hanya berapa persen bagi pokok masalah kemacetan puncak sebab Tutik utama pasti akan ada simpul juga didaerah hulu puncak nantinya.
Sangat penting pemerintah daerah itu ploritas jalan utama yakni jalan Raya Puncak ada penataan supaya adanya solusi macet dikawasan puncak,kalo Jalan Raya Puncak macet terus orang tambah malas kepuncak apakah itu bisa pula dikatakan berdampak positif pada pariwisata puncak dan menambah PAD” urai dia.
( red03)



