RAGAM

Akibat Larang Liputan Berita & Ancam Wartawan Oknum Kades Akan Dilaporkan Hukum

BOGOR – Ada apa ketika salah satu oknum Kades inisial RM,dikecamatan Ciomas ,kabupaten Bogor melarang wartawan mengambil foto dan liputan pemberitaan saat kunjungan Dinas BPBD bahkan mengunakan gaya bicara bak preman.

” Ngapain ambil foto- foto segala .Ga Usah ini didesa saya ” Ujar Kades RM melarang wartawan mengambil foto saat kunjungan kerja dinas tersebut ,Kamis (30/11).

Sebelum datang rombongan dari Badan Penangulangan Bencana Daerah ( BPBD) tersebut oknum kepala desa inipun mengatakan pada wartawan bahwa tidak butuh peliputan kegiatan apapun dan dirinya hanya butuh memberi informasi pada warga saja.

” Mau datang kesini,ada apa.

Saya tidak butuh peliputan apapun.
Bahkan mending Gelut ( Berantem- Red) kalau ada yang mempermasalahkan program yang sudah saya lakukan .
Termasuk jalan Samisade itukan untuk warga bukan untuk saya dan saya tidak mau juga jadi kades.

Ingat ya ,catat saya tidak akan mencalonkan kades lagi.

Coba saja saat lounching Samisade itu datang bergerombol hingga puluhan orang maksudnya apa Coba” kata kades RM, pada wartawan Tipikor investigasi dan Palapa TV.

Dilain hal oknum Kades inipun melakukan pelarangan saat tim dinas BPBD datang kedesa tersebut dalam rangka kegiatan dinas dan kunjungan kerja tersebut .

Komentar aktifis M.Fajar meminta agar kejadian ini dilaporkan pada pihak berwajib juga pada Camat selaku unsur Muspika dan Bupati hingga pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor agar ada pembelajaran bahwa kades itu jabatan terhormat dan harus dipahami tugas dan fungsinya.

Saya tegaskan agar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab memanggil dan melakukan pembinaan akan tugas dan fungsi kepala desa itu berjalan dengan baik .

” Ini preseden buruk tentunya bagi unsur penyelengara pemerintah walau hanya ditingkat desa.

Oknum siapapun itu maka tentunya akan terkena delik hukum saat melakukan pelarangan dan menghambat tugas dan fungsi wartawan terlebih saat ada kunjugan dinas dari pemkab.Bogor wartawan dilarang dan dilakukan intimidasi dengan kata dan kalimat ,gelut ( Berantam,- Red).

Padahal jelas dalam ketentuan UU Pokok Pers No.40 tahun 1999 bagi wartawan yang melakukan tugas peliputan ada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers,dimana :…

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dengan demikian, bisa saja oknum kades tersebut untuk diverbalkan atas kejadian itu.

Dengan dugaan telah berbuat atau dengan sengaja menghambat dan menghalangi tugas wartawan otomatis melanggar ketentuan pasal tersebut dapat diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah” tegas M.Fajar.(Red03)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *