Menagih Janji Walikota Bogor Soal Barak Militer Ide Sang KDM

BOGOR – Ide atau gagasan KDM ( Kang Dedi Mulyadi ) sang Gubernur Jabar Fenomenal diatas panggung Politik memberikan solutif atas perilaku para remaja yang sudah tidak lagi taat akan aturan dikeluarga dan masyarkat.

Sering berbuat onar keributan bahkan tawuran hingga korban para pelajar meranggas tanpa arah tujuan jelas,melawan dan membantah orangtua hingga mabuk-mabukan dan aktif dalam miras dan obat terlarang.

Kontra atas gagasan KDM gubernur Jabar amat keras terasa dari mulai Komnas HAM juga Perlindungan anak mulai muncul dan nyaring .

Namun dibalik apapun kebijakan tentunya harapan agar kualitas remaja Jabar khususnya dan Indonesia pada umumnya wajib dipikirkan bukan hanya Gubernur saja maka peran aktif Anggota Dewan baik Kota dan Kabupaten SE Jabar ,LSM,Ormas dan aktifis serta para pendakwah pun wajib membuka jalan solusi atas perilaku remaja ini.

Dari hasil investigasi media ini diketahui
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor rencananya akan ikut mengadakan program pembinaan karakter dan bela negara bagi para siswa bermasalah.

Bakal lokasi barak militer yang dipilih untuk menunjang program ini adalah Yonif 315/Garuda di Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat.

Atas rencana tersebut, DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV menyatakan dukungan program barak militer dijalankan di Kota Bogor.

Meski demikian, seperti disampaikan Ketua Komisi IV Ence Setiawan, agar pengiriman siswa yang akan mengikuti program ini harus diseleksi secara ketat supaya tepat sasaran.

“Setuju saja pengiriman siswa ke barak militer, tentunya khusus buat siswa yang bermasalah,” kata Ence,beberapa waktu lalu.

Ia menyarankan agar proses seleksinya melibatkan pihak yang benar-benar memahami latar belakang siswa. Terutama orang tua dan guru yang mengetahui keseharian anak-anak itu.

“Lebih baik orang tua yang mendaftar atau guru, karena kalau orang tua lebih tahu bahwa anaknya bermasalah. Harus benar-benar selektif ya,” ucap Ence.

Menurutnya, harus ada kriteria yang jelas, terutama menyangkut perilaku dan catatan pelanggaran hukum yang dimiliki siswa.

“Kriterianya ya, siswa yang bermasalah dan yang benar-benar melawan hukum atau sudah ada catatan yang jelas kasusnya,” jelas Ence.

Dia berharap pengiriman siswa ke barak militer ini bisa dilaksanakan dengan baik dan diharapkan menjadi titik balik bagi para siswa yang mengikuti program tersebut.

“Siswa yang sudah dikirim ke barak dan dinyatakan lulus semoga saat kembali ke sekolah masing-masing bisa memberikan contoh yang baik untuk teman-temannya,” harap Ence.

Adapun Pemkot Bogor rencananya akan memulai program ini di bulan Juni, dengan target siswa yang akan mengikuti pembinaan karakter dan bela negara ini dari jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Namun hingga hari ini ,Senin ( 23/6) ide Walikota Bogor ini belum ada wujudnya entah karena sibuk menangani masalah pasar di Kota Bogor atau persiapan proyek amblas jalan Batu Tulis program Barak Militer belum terealisasi di Kota Bogor.

( Red03)