Sumber dana Misterius Di Desa Cinangneng,Kejari Cibinong Diminta Panggil Aparatur Desa
BOGOR – Kali ini temuan adanya kejanggalan akan proyek pemerintahan terjadi didesa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya bahkan saat dikonfirnasi pihak aparatur desa ,oknum Staf menghardik wartawan,Selasa (2/1) saat dikonfirmasi.
” Mau apa cari TPK.
Emang kenapa itu urusan desa dan TPK tidak ada sedang keluar” kata dia.
Saat Diminta komentarnya aktifis anti Korupsi ,Bung Herman Galai SiManupak meminta kasus dan temuan pengelolaan keuangan pemerintah atau negara ini diperiksa dan dituntaskan .
” Ini bukan dana biasa tapi merupakan sumber keuangan negara atau pemerintah ada aturan dan mekanisme aturan Hukumnya.
Fungsi APBD dan APBN menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain:
- Otorisasi
APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan
- Perencanaan
APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan
- Pengawasan
APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Alokasi
APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangu pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- Distribusi
Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Stabilisasi
APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Aneh dan memang Janggal jika ada pagu anggaran tahun 2023 bisa dikerjakan ditahun 2024 bulan Januari ini.
Harusnya pihak dinas DPMPD Kabupatèn Bogor memberikan bimtek atas alokasi dana tersebut pada pihak aparatur desa .
Jangan sampai hal seperti ini dianggap biasa dan benar sebab tentunya akan menjadi temuan pihak BPPKRI dan pihak penegak Hukum yakni Kejaksaan dan kepolisian .
Kami meminta kasus ini diungkap dengan memanggil aparatur desa tersebut untuk dimintai keterangan”tegas Herman SiManupak .
( Red03)
