Reses DPRD Kabupaten Bogor Dapil 2 di Klapanunggal

Diwarnai Curhatan Lembaga Sosial Soal Keterbatasan Alat Kerja dan Minimnya Perhatian Pemerintah

BOGOR — Aula Kantor Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, tampak padat pada Senin (8/10/2025) pagi. Puluhan perwakilan desa, lembaga masyarakat, serta unsur pemerintahan hadir dalam Rapat Reses DPRD Kabupaten Bogor, Masa Sidang I Tahun 2025–2026, Daerah Pemilihan (Dapil) 2.

Kehadiran para wakil rakyat seperti Beben, Ahmad Fatoni, Junaedi Samsudin, Amin Sugandi, Sulaeman, Rudi Sobana, dan Anshori Setiawan disambut antusias oleh masyarakat dan para kepala desa yang ingin menyampaikan langsung aspirasi mereka — bukan lewat laporan, tetapi lewat suara hati.

Turut hadir pula Camat Klapanunggal Galuh Sri Wahyuni, Kapolsek Klapanunggal, Danramil Kapten Kav. La Ahmadin, serta para kepala desa seperti Ade Endang Saripudin (Kades Gonon) dari Desa Klapanunggal, Neneng dari Kembang Kuning, Ade Nurdiana dari Bojong, Samin dari Lingarmukti, dan Hendi (Pjs Leuwikaret), serta sejumlah perangkat desa lainnya.

Dalam forum yang seharusnya menjadi ruang resmi penyerapan aspirasi ini, suasana berubah hangat dan emosional. Satu per satu perwakilan desa dan lembaga menyampaikan keluhan dengan nada harap dan kecewa. Dari Kegiatan Sosial, jalan rusak, drainase tersumbat, tumpukan sampah, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memprihatinkan, semuanya mengalir deras tanpa jeda.

Namun di antara semua penyampaian aspirasi itu, suara seorang perempuan bernama Misnia Sari, yang akrab disapa Uwa Mis, menggema paling dalam dan menyentuh hati banyak hadirin. Ia hadir sebagai Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Klapanunggal, mewakili suara para pekerja sosial di akar rumput.

Dengan suara bergetar namun tegas, Uwa Mis menyampaikan keluhan tentang keterbatasan fasilitas kerja bagi para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di wilayah Klapanunggal.
Ia menuturkan, hingga kini belum ada satu pun fasilitas laptop yang disediakan bagi PSM di tiap desa, padahal mereka setiap hari dihadapkan pada laporan-laporan kasus sosial yang harus dikerjakan secara digital.

“Kami hanya butuh satu laptop untuk satu desa, agar laporan penanganan kasus bisa cepat dan tepat. Sekarang kami harus pinjam ke kantor desa. Kadang kalau desa butuh, kami tidak bisa bekerja. Mohon ini diperhatikan,” ujar Uwa Mis dengan nada lirih yang membuat ruangan mendadak hening.

Ia juga menambahkan bahwa kantor IPSM Klapanunggal hingga kini belum memiliki tempat tetap. Saat ini mereka hanya menumpang di sebuah ruko di Pasar Kembang Kuning. Meski dalam keterbatasan, kegiatan sosial seperti “Jumat Berkah” tetap rutin dijalankan setiap pekan, berpindah dari satu desa ke desa lain, memberikan bantuan kepada warga tidak mampu.

“Kami tidak menuntut gaji besar, tidak menuntut kemewahan. Cukup kami diberikan alat kerja dan sedikit perhatian dari pemerintah. Karena kami bekerja dengan hati, bukan dengan janji,” tambahnya sambil menahan air mata.

Suasana ruangan yang sebelumnya formal berubah menjadi lebih reflektif. Beberapa anggota DPRD tampak menunduk, mencatat setiap poin keluhan yang disampaikan.
Perwakilan DPRD, Amin Sugandi, mengatakan bahwa semua masukan akan dibahas lebih lanjut di tingkat kabupaten.

“Kami mendengar dan memahami betul apa yang disampaikan warga. Semua aspirasi akan kami bawa dalam rapat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor agar ada solusi konkret,”ujarnya.

Sementara itu, Camat Klapanunggal, Galuh Sri Wahyuni, juga mengapresiasi keberanian para peserta yang terbuka dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, forum seperti ini memang seharusnya menjadi tempat curahan warga untuk membangun daerah.

“Saya bangga, karena masyarakat Klapanunggal berani bicara. Ini bukti bahwa kita peduli dan ingin berubah,” katanya disambut tepuk tangan peserta.

Rapat reses yang berlangsung hampir tiga jam itu ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan para kepala desa untuk mengawal setiap usulan hingga tahap realisasi.
Isu-isu sosial seperti yang disampaikan Uwa Mis akan menjadi perhatian khusus dalam forum lanjutan di tingkat kabupaten.(Agung DS)