RENTENIR BERKEDOK KSP DAN TIDAK BERBADAN HUKUM MARAK DI PURBALINGGA
PURBALINGGA – Berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di lingkungan perumahan wirasana terdapat KSP Koperasi Simpan Pinjam yang kemungkinan tidak ada legalitasnya.
Saat awak media mendatangi rumah yang di jadikan Kantor KSP tersebut langsung di temui penanggung jawab KSP, Bowo, Beliau menjelaskan bahwa “KSP ini milik orang Semarang namanya Tri Joko Rustanto. “Saya hanya bertanggungjawab pengelolaan yang ada disini saja,terkait legalitas kami memang belum punya badan hukum namun disini kami menjalin kerjasama dengan PRIMKOPABRI saya pun sudah ada surat tugas dari PRIMKOPABRI ( sambil menunjukkan surat tugasnya),” tegas Pak bowo.
Saat awak media ingin berkomunikasi dengan Sudarman selaku ketua PRIMKOPABRI, namun Bowo enggan memberikan kontaknya maupun alamatnya.
Secara hukum, koperasi simpan pinjam di Indonesia wajib memiliki badan hukum. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi yang tidak berbadan hukum tidak diakui secara legal dan tidak berada di bawah pengawasan otoritas yang bertanggung jawab, seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).
Surat kerja sama dengan koperasi lain, seperti PRIMKOPABRI, tidak menggantikan kewajiban untuk memiliki status badan hukum. Surat kerja sama hanya menunjukkan adanya hubungan kemitraan atau kesepakatan tertentu, tetapi tidak memberikan legitimasi hukum untuk beroperasi sebagai koperasi.
Di tempat terpisah Kabid Koperasi menjelaskan “Kami berterimakasih dan kami akan kroscek ke lapangan terkait KSP yang tidak berbadan hukum tersebut apabila informasi ini benar kami selaku Dinas akan menindak tegas apalagi bunga yang di terapkan sangat tidak wajar,kurang lebih bunganya 20%,Dalam PERMENKOP UKM NO 8 TAHUN 2023 sudah jelas di atur bahwa KSP itu harus berbadan hukum,harus memenuhi regulasi yang ada dan tidak mudah untuk mendirikan koperasi simpan pinjam,” pungkas Endang. (MPH)
