Musrembangdes Desa Leuwikaret Tahun Anggaran 2026: Wadah Aspirasi, Harapan, dan Komitmen Pembangunan
BOGOR – Suasana Aula Kantor Desa Leuwikaret pada Senin (6/10/2025) terasa penuh harapan sekaligus ketegangan. Ratusan perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan PKK, Posyandu, RW, RT, hingga pendamping desa berkumpul dalam Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) untuk menyusun arah pembangunan tahun anggaran 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKP) tahun 2027.
Hadir dalam rapat penting ini, perwakilan Kecamatan Klapanunggal, Harry dan Abdul, Sekdes Leuwikaret Hendi yang bertindak mewakili Kades, Ketua BPD Ridwan, Kasie Pemerintahan Asep Suparman, Ketua Koperasi Merah Putih Amir, Pendamping Desa Darso, Satpol PP Leuwikaret M. Adi, serta seluruh kepala dusun, RW, RT, pengurus PKK dan Posyandu.
Dalam sambutannya, Harry menegaskan bahwa Musrembangdes bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan jantung dari partisipasi masyarakat. “Program sosial, infrastruktur, ekonomi, dan pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas. Semua harus ditingkatkan dengan memperhatikan kebutuhan riil warga, bukan hanya sekadar formalitas di atas kertas,” tegasnya di depan peserta rapat.
Pendamping Desa, Darso, juga memberi catatan keras. Ia mengingatkan agar anggaran 2026 benar-benar sesuai porsi dan tidak disalahgunakan. “Jangan sampai ada program yang keluar jalur dari perencanaan. Musrembangdes adalah wadah musyawarah, bukan ruang untuk kepentingan pribadi. Anggaran harus transparan, adil, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ucapan itu menohok, sekaligus menjadi pengingat bahwa masih ada tantangan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola dana desa.
Sekdes Hendi, yang mewakili Kades Leuwikaret, menyampaikan sejumlah prioritas. Program 2026 akan menitik beratkan pada pembangunan jalan desa, drainase, posyandu, ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, rencana jangka menengah dalam DU-RKP 2027 juga dibahas untuk memperkuat kesinambungan pembangunan. “Selama ini banyak yang mengira anggaran sudah dikeluarkan. Faktanya, masih dalam proses dan tetap aman. Kami pastikan tidak ada kebocoran, dan setiap rupiah harus kembali kepada masyarakat,” ujar Hendi menegaskan.
Isu lain yang cukup hangat adalah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Kasie Pemerintahan, Asep Suparman, menjelaskan bahwa SK dari BPN Kabupaten Bogor sudah turun sejak 10 September 2025, meski sempat tertunda. Pengukuran tanah akan dilakukan menggunakan drone mulai 25 Oktober 2025, mencakup 29 RW dari Dusun 1 hingga Dusun 5. “Langkah ini penting agar ke depan warga punya kepastian hukum atas tanahnya,” katanya.
Sementara itu, Amir, Ketua Koperasi Merah Putih, menekankan peran koperasi dalam mendukung ekonomi masyarakat. Koperasi akan menghadirkan produk murah untuk meringankan beban warga serta membina anggota koperasi agar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Rapat Musrembangdes Leuwikaret 2025 untuk Anggaran 2026 ini bukan hanya soal pembahasan angka-angka dalam APBDes, tetapi juga menggambarkan sebuah tekad bersama: membangun desa dengan gotong royong, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Dengan penuh haru, seorang tokoh masyarakat yang hadir berkomentar, “Musrembangdes ini bukan sekadar forum, tapi cermin dari harapan kami. Jalan yang rusak, sekolah yang butuh renovasi, hingga kebutuhan kesehatan di Posyandu, semua kami titipkan di sini. Semoga benar-benar direalisasikan, bukan hanya wacana.”
Musyawarah berakhir dengan penekanan bahwa setiap aspirasi warga akan dicatat, diprioritaskan sesuai urgensi, serta diajukan ke tingkat kecamatan hingga kabupaten. Leuwikaret berharap 2026 menjadi titik balik pembangunan desa yang lebih merata, adil, dan bermartabat.(Agung DS)
