LBH ANSOR Laporkan Kasus PPDB Kota Bogor Ke KPK
BOGOR – Kali ini perhatian elemen masyarakat Kita Bogor tidak hanya diem menyikapi fenomena PPDB yang tiap tahun menuai kontroversi bahkan sinyalemen tidak waras terungkap dibalik modus pemalsuan data Zonasi seakan mengurita tangan kotor didunia pendidikan pada satu sistem keuntungan mulut rakus demi keuntungan kelompok dan golongan tertentu secara tersistem rapi.
Dalam keterangan rellese yang diterima wartawan juga hasil wawancara audio dengan ketua LBH Ansor Kota Bogor,Rudi Mulyana SH.
“Kami sudah melaporkan kasus PPDB Kota Bogor pada KPK .
Tentunya respon aktif KPK pun telah kami terima dengan surat balasan resmi dan ini semata agar kasus dan masalah PPDB di Kota Bogor jangan sampai terulang memberikan dampak baik secara umum juga bagi siswa itu sendiri .
Kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mulai dari SDN, SMPN hingga SMAN, mulai menemukan titik temu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kota Bogor, mulai berkoordinasi dan berintegritas dengan lembaga anti rasuah “KPK RI”. Tertanggal 04 Agustus 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mulai aktif membangun komunikasi intens dengan Tim LBH Ansor Kota Bogor.
Sejauh ini Tim Kuasa Hukum Korban PPDB Kota Bogor dari LBH Ansor Kota Bogor, belum bisa menyampaikan isi koordinasi lembaganya dengan KPK RI, yang jelas KPK sangat responsif dan tentunya ini warning bagi terduga pelaku kejahatan PPDB, hati-hati.!! “Tutur Rudi Mulyana ,Ketua LBH Ansor Kota Bogor pada selasa (8/8).
Dilain hal Rudi juga
menambahkan hal penting .
“Kami apresiasi sikap KPK RI yang telah merespon surat dan berkas dari LBH Ansor Kota Bogor dengan cepat. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukanlah perkara hukum saja, melainkan ini juga bagian perkara kemanusiaan yang harus disudahi, jangan terjadi lagi dikemudian hari. Untuk selanjutnya kami kabari, kami akan beritahukan hasil koordinasi kita dengan KPK RI diwaktu yang tepat. “Tegas Ketua LBH Ansor Kota Bogor”.( Red03/ Agus Subagja )
