Jelang Lebaran, Pungli ‘THR Sampah’ Marak di Bogor, Good Government Disorot Publik
BOGOR – Kembali menjadi sorotan dan perbincangan adanya pungutan THR Rp.25.000 dilingkup RW-RW tiap Desa dan kecamatan Ciomas Sekabupaten Bogor.
THR ini dinyatakan sebagai tunjangan menjelang hari raya setiap tahun dan aman dari sentuhan penyidik kejaksaan .
Entah benar atau tidak dasar adanya THR itu pada petugas kebersihan syah secara hukum ditambah juga biaya pungutan sampah pada setiap warga tiap desa dan kecamatan melalui kordinator RW ditiap RT itu disamping biaya rutin tiap KK Rp.25.000 perbulan dalam membayar sampah.
Hal ini diketahui tim survey dan Litbang Forum Kajian TARUNA (Tameng Rakyat Untuk Nusantara) dalam investigasi ditiap kecamatan.
Komentar ketua Divisi Kelembagaan & Pengalangan Massa Forum Kajian TARUNA,bung Geno Benghol bahwa apapun pungutan itu harus ada dasar hukumnya apalagi pada tataran penyelenggaran pemerintah yang GOOD GOVERNMENT.
” Ini kasus yang seolah dibiarkan bertahun- tahun terjadi dan seolah benar saja dalam prakteknya terjadi di penyelenggaraan pemerintah.
Maka informasi ini perlu diketahui Bupati Bogor yang baru dimana visi dan misi Bupati terpilih jelas menciptakan tata kelola pemerintah yang baik atau God Government.
Nah dalam Good Government itu harus ada azas taat dan tertib hukum untuk itu kami meminta kasus pungutan THR dan biaya pungutan kebersihan diusut dan diungkap secara hukum .
Dimana tentunya adanya dalih petugas sampah dan pungutan sampah bulanan setiap RW ditiap kecamatan diKabupaten Bogor harus ditertibkan jika memang benar untuk Pemkab Bogor harus diperdakan dalam produk hukum yang jelas hingga tidak dimakan para oknum.
Jika memang benar ada pungutan tersebut kami menanyakan dasar hukum dan legalitas yang memperbolehkannya.
Hingga bulan ini ( Maret -Red) setiap warga harus membayar total Rp.50.000 per/ kepala keluarga tiap RW didesa yang ada dikecamatan Tamansari khususnya dan kabupaten Bogor secara umum” tegas Bung Geno Benghol pada media.
( Red03)
