GERUDUK DPRD KOTA BOGOR, MOSI NUSANTARA TUNTUT KETUA DPRD & WALIKOTA DICOPOT
BOGOR – Pada Selasa (16/9) diGedung DPRD Kota Bogor tampak puluhan massa yang tergabung dalam Mimbar Orasi Nusantara (Mosi Nusantara) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bogor.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Kordinator Aksi Suhandi dengan membawa tuntutan tegas.
Yakni mencopot Ketua DPRD Kota Bogor serta mendesak Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mundur dari jabatannya.
Dalam orasinya, massa menyoroti lahirnya Perwali No. 21 Tahun 2025 yang mengatur penghasilan DPRD Kota Bogor hingga miliaran rupiah per tahun.
Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, sebab di saat masyarakat masih bergulat dengan kemiskinan, pengangguran, biaya pendidikan yang tinggi, dan harga kebutuhan pokok yang kian melambung, pejabat justru dimanjakan dengan gaji jumbo.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Bogor yang diduga kuat menjadi lahan transaksi politik, bancakan anggaran, dan pintu masuk praktik korupsi berjamaah. Temuan investigasi MediaKPK serta peringatan resmi KPK melalui SE-2/2024 dijadikan dasar kuat bahwa penyalahgunaan Pokir tidak hanya melanggar etika politik, tetapi juga berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi.
“Kebijakan ini elitis, anti-rakyat, dan telah mencederai demokrasi lokal. DPRD dan Wali Kota tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan pada privilese dan kepentingan elite,” tegas Suhandi dalam orasinya.
Adapun tuntutan utama aksi tersebut yaitu :
- Menolak Perwali No. 21 Tahun 2025 – karena kebijakan ini hanya menguntungkan pejabat, tidak berdasar uji publik, dan bertolak belakang dengan kondisi sosial ekonomi rakyat Bogor.
- Mencopot Ketua DPRD Kota Bogor – karena gagal menjaga marwah dan integritas lembaga rakyat, membiarkan DPRD terjebak dalam praktik bancakan anggaran dan politik transaksional.
- Mendesak Wali Kota Bogor mundur– karena telah menandatangani Perwali yang elitis, minim transparansi, dan melukai kepercayaan publik.
- Audit independen terhadap seluruh proyek Pokir DPRD – karena diduga kuat menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan, titipan proyek, dan potensi korupsi berjamaah.
- Transparansi penuh APBD dan kemampuan keuangan daerah – agar masyarakat tahu sejauh mana uang rakyat dikelola, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan dalam perhitungan keuangan daerah.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian ini diwarnai dengan yel-yel perlawanan.
Massa membawa payung hitam perlawanan dan banner besar bertuliskan:
“Copot Ketua DPRD karena gagal menjaga marwah dan integritas lembaga rakyat!”
Serta spanduk lainnya bertuliskan: “Hentikan Bacakan Pokir di Kota Bogor!”
Massa aksi sempat meminta bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kota Bogor, namun yang bersangkutan tidak dapat ditemui. Hanya sejumlah anggota DPRD yang menemui massa, tetapi jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan tuntutan utama. Hal ini membuat peserta aksi kecewa dan semakin lantang menyuarakan seruan agar Ketua DPRD segera dicopot dan Wali Kota mundur.
Mosi Nusantara menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes, melainkan bentuk perjuangan rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi, menuntut transparansi penuh, dan melawan praktik kebijakan yang koruptif serta anti-rakyat di Kota Bogor.
( Red03)
