Gerakan Aktif AMBS Soal Pekerja Wisata Puncak Direspon KLH, Penyegelan Di Stop Didukung DPR-RI
BOGOR – Langkap pasti dan tujuan yang jelas demi kepentingan dan hajat masyarakat Wilayah Bogor Selatan.
Gerakan aksi solidaritas para pekerja dan elemen masyarakat puncak kabupaten Bogor setelah berjuang total dari mimbar jalan hingga podium DPR RI membuahkan hasil gembira.
Dalam wawancara dikantor sekretariat AMBS ( Aliansi Masyarakat Bogor Selatan) dibilangan Gadog puncak Bogor disampaikan Ketua AMBS ,Muhsin SIp akan progres atas tuntutan pekerja dan pemilik usaha untuk kembali aktifitas normal.
” Dari awal kami komitmen dan konsistensi atas nasib para pekerja yang tempat usahanya itu disegel.
Gerakan kami netral dan tidak ada kepentingan apapun
Adanya mediasi antara para pelaku usaha dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang difasilitasi oleh Anggota DPR RI H. Mulyadi, menghasilkan kesepakatan yang membawa kabar gembira.
Dimana hasil dari pertemuan itu sangat diapresiasi para pekerja yang sebelumnya dirumahkan kini sudah bisa kembali bekerja di tempat usahanya masing-masing.
Hal itu adalah amat penting sebab menyangkut perut mereka.
Dan bagi masyarakat yang bergantung pada sektor wisata dan usaha di kawasan Puncak tidak ada pilihan lain.
Jelas iIni penting karena kita tidak hanya bicara soal bisnis, tapi juga keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor usaha di kawasan Puncak”tegas Muhsin SIp, selaku Ketum AMBS ,Senin (20/10).
Dilain statemen ,dia menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha di kawasan tersebut, khususnya di wilayah yang dikelola oleh PT VN 1 Regional 2.
‘ Kami AMBS tetap dalam komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan kawasan puncak.
Secara aktif dan nyata kami sudah berdialog dengan Komisi VI DPR RI pada 14 Oktober lalu.
Kami berkomitmen menjaga kawasan Puncak tetap hijau dan menjadi daerah resapan air. Kami menolak segala bentuk pencemaran, termasuk pembuangan limbah ke sumber air yang ada dipuncak.
Bahkan secara formil kami AMBS juga berencana mengirimkan surat resmi kepada manajemen PTPN Gunung Mas untuk mengadakan dialog langsung, guna memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan dan merubah fungsi awal atas kawasan tersebut” tandasnya.
( Agus Bagja)
