Elemen Mahasiswa MOSI , Soroti Aspek Legalitas Restoran ASTRO Puncak

BOGOR – Informasi terbaru dari kordinator aksi elemen Mahasiswa MOSI ( Mimbar Orasi ) bahwa rencana aksi demonstrasi direstoran kawasan Puncak ,Asep Strawberry ( ASTRO) ditunda hari ini Selasa ( 2/9).

Namun hal itu bukan berarti mereka tidak akan beraksi dalam demostrasi hanya mempertimbangkan saja kondisi dan Situasi nasional.

“Untuk aksi kita masih tahap advokasi dan kajian, dikarenakan alih fokus kemarin kita ke isu nasional.

Nanti kalau ada perubahan dan jadwal aksi baru ditentukan nanti saya kabari” ujar korlap MOSI pada media.

Sementara dari data dihimpun bahwa
tetap beroperasinya restauran Asep Stroberi atau Astro, di jalan raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor hingga kini masih menjadi perhatian publik.

Khususnya bagi ratusan pemilik kios PKL yang sudah diratakan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Tetap berdirinya Astro menjadi kecemburuan sosial dari para pemilik tempat wisata yang sudah dibongkar.

Adanya dugaan penegak hukum tebang pilih.

Pengiat anti korupsi ,Galai Simanupak menyatakan bahwa kepastian hukum harus berlaku mutlak .

” Logika hukumnya adalah harus ada kepastian akan hukum itu sendiri.

Secara fakta bahwa keberadaan Astro yang tidak tersentuh oleh petugas penertiban, sampai sekarang ini masih menjadi perbincangan yang cukup santer.

Terlebih, penilaian para pemilik kios yang sudah dibongkar merasa aneh dan tidak adil dengan tetap beroperasinya Astro.

Disini terjadi kecemburuan sosial disamping bahwa ada kebijakan Gubernur lama RK pada keberadaan Restoran ini termasuk wisata HIBITS yang dikelola PT Jaswita kemudian dibongkar oleh Gubernur KDM.

Harusnya dasar acuan aturan hukum itu pada posisi yang terang dan jelas tidak memihak.
ujarnya.

Menurut dia, DKPP Kabupaten Bogor sudah melayangkan dua kali teguran ke pihak Astro. Ini berkaitan dengan luas bangunan tidak sesuai dengan perijinan yang dimilikinya. “ Astro seharusnya dua lantai tetapi kondisi di lapangan ternyata tiga lantai, ” imbuhnya.

Sementara itu, mengacu kepada komitmen di era Bupati Ade Yasin dan Gubernurnya Ridwan Kamil, lokasi yang ditangani oleh Pemprov Jabar itu akan dikembalikan kepada ruang terbuka hijau. “Lahan tersebut kewenangannya ada di Pemprov Jabar. Dulu di era Ade Yasin, lokasi itu harus dikembalikan ke ruang terbuka hijau. Karena lahan itu kewenangannya adalah Pemprov Jabar, maka Gubernur Dedi Mulyadi sekarang ini memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan,” pungkas Dede.

Sementara karena satu-satunya restauran yang masih beroperasi di kawasan Puncak, kondisi Astro kini terus menjadi buruan para wisatawan. Terlebih disaat hari libur para pengendara yang hendak turun ke Bogor dan Jakarta mereka menyempatkan diri mampir ke lokasi tersebut.

Catatan media ini ,Demo yang digelar MOSI Nusantara yang merupakan puluhan pelajar yang tergabung dalam Mimbar Orasi (Mosi) Nusantara melakukan aksi demonstrasi di Simpang Ciawi, Kabupaten Bogor pada bulan Juli lalu.

Demo ini dilaksanakan sebagai tanggapan terhadap maraknya konstruksi di Kawasan Puncak, yang dianggap sebagai penyebab utama terjadinya bencana berulang yang merenggut banyak nyawa di daerah tersebut.

Dalam rangkaian aksinya, para mahasiswa membakar foto Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Pembakaran itu menjadi lambang kekecewaan terhadap para pengambil keputusan yang dinilai gagal melindungi lingkungan yang berakibat pada terjadinya bencana.

“Kami kecewa kepada gubernur dan bupati, sebagai warga Kabupaten Bogor. Bencana di Puncak terus terjadi karena maraknya pembangunan di zona resapan air yang masih terus dibiarkan,” ungkap Koordinator Aksi Mosi Nusantara, Dydan Afrizal.

Dydan menegaskan bahwa Kawasan Puncak seharusnya dilestarikan sebagai zona resapan air yang sangat penting bagi kehidupan penduduk Jabodetabek.

Akan tetapi, bukannya dilindungi, kawasan tersebut justru terus disibukkan dengan pembangunan berbasis bisnis yang merugikan fungsi ekosistemnya.

Ia juga mengkritik tindakan Gubernur Dedi Mulyadi yang dianggap hanya sebagai relawan lewat vlog dalam merespons masalah lingkungan di Puncak.

“Gubernur hanya jadi aktor lewat vlog medsosnya. Cara-cara seperti itu hanya untuk konsumsi pencitraan agar muncul kebanggaan mengambil hati rakyat, biar kelihatan ada kepedulian, nyatanya tidak ada tindakan konkret,” ujarnya.

( Red03)