PEMERINTAHAN

‎DPRD Kota Bogor Dorong UMKM Naik Kelas, Zenal Abidin Tekankan Pendampingan Usaha‎

BOGOR – Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H. Mochamad Zenal Abidin, mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor untuk terus berkembang dan naik kelas.
‎
‎Menurutnya, pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki kemampuan memproduksi barang, tetapi juga harus dibekali kemampuan pemasaran serta kemudahan akses permodalan agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan.
‎
‎Hal tersebut disampaikan Zenal Abidin dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu (18/11/2026).
‎
‎Perda tersebut merupakan inisiatif bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor sebagai landasan dalam mendorong pemberdayaan serta pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Zenal menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah pelaku usaha, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pasar.
‎
‎Ia menilai masyarakat perlu didorong agar tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memahami strategi pemasaran, baik melalui platform digital (daring) maupun secara langsung (luring) melalui toko atau gerai.
‎
‎”Selain pemasaran, akses permodalan juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Kemudahan dalam memperoleh modal dinilai dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya tanpa terkendala keterbatasan biaya,” kata Zenal.
‎
‎Zenal juga berharap Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor dapat memberikan pendampingan sesuai dengan skala dan karakteristik masing-masing usaha.
‎
‎Dengan demikian, program pemberdayaan yang diberikan dapat tepat sasaran, termasuk bagi pelaku usaha mikro berskala kecil, seperti pedagang gorengan.
‎
‎Ia menggambarkan bahwa usaha mikro harus terus didorong agar dapat berkembang.
‎
‎”Harapannya, pelaku usaha yang awalnya hanya berjualan gorengan ke depannya mampu mengembangkan usahanya hingga memiliki pabrik gorengan,” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka jalan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.
‎
‎Namun, seluruh pihak juga perlu memastikan bahwa berbagai fasilitas dan program yang disediakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.
‎
‎Menurutnya, upaya mendorong UMKM agar naik kelas membutuhkan dukungan bersama, baik dari Pemerintah Kota Bogor maupun DPRD.
‎
‎Dukungan tersebut, kata Zenal, akan diberikan sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
‎
‎”Melalui sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 ini, diharapkan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kota Bogor dapat berjalan lebih optimal. Tujuannya tidak hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga menciptakan UMKM yang lebih mandiri, berdaya saing, serta mampu berkembang dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar,” pungkasnya. (AGUS BAGJA)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *