DPRD Balangan Soroti Kurang Maksimalnya Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
BALANGAN – DPRD Kabupaten Balangan menyoroti pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang kurang maksimal seperti klaim yang dilakukan masyarakat terkendala adanya masalah administrasi.
“Kita meminta persoalan administrasi ini tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak jaminan sosial ketenagakerjaan mereka,” kata Anggota DPRD Balangan Supianor di Paringin, Selasa.
Supianor menuturkan RDP ini digelar menyusul adanya keluhan masyarakat terkait klaim BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat dibayarkan karena dokumen persyaratan belum lengkap.
DPRD menilai menilai persoalan ini perlu segera dicarikan jalan keluar agar masyarakat tidak kehilangan haknya hanya karena belum memahami atau belum memiliki dokumen administrasi yang dipersyaratkan.
Baca juga: BPBD Balangan pasang spanduk imbauan cegah karhutla pada sejumlah wilayah
Supianor menegaskan kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Balangan, karena masih banyak warga di wilayah Kecamatan Halong yang masih terkendala terkait masalah kelengkapan administrasi.
Legislator tersebut berharap, jangan sampai masyarakat baru mengetahui pentingnya kelengkapan dokumen ketika sudah terjadi musibah dan keluarga membutuhkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tabalong Fajri Siddiq menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 2015 pengajuan klaim Jaminan Kematian (JKM) memerlukan sejumlah dokumen.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tabalong menyebutkan di antaranya adalah kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, akta kematian, Kartu Keluarga (KK), akta atau buku nikah, buku rekening aktif serta formulir pengajuan.
“Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak bisa melakukan klaim,” sebutnya. (AKHMAD SIDIK)
