Diduga Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang UPTD Wilayah II Provinsi Jawa Barat Sarang KORUPSI

SUKABUMI – Ketidakpuasan publik kembali menyuarakan aksi nya,Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Nusantara Daerah Sukabumi Raya (BEM PTNU) geruduk kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang UPTD Wilayah II Provinsi Jawa Barat, Senin (12/01/2026).
Hujan terus mengguyur Aksi Demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB hingga 17.00WIB itu menjadi luapan kekecewaan mahasiswa terhadap kondisi jalan provinsi di wilayah Sukabumi yang dinilai rusak berulang maupun asal-asalan dalam pengerjaan nya, minim pengawasan, dan sarat dugaan pembiaran.

Puluhan mahasiswa turun ke jalan, Dengan membawa spanduk kritik pedas dan melakukan orasi keras, sehingga aksi tersebut di kawal ratusan anggota kepolisian Polresta Sukabumi dan 1 unit mobil Watercanon.
Koordinator lapangan aksi, Syahrul Ramadan, menuding Pihak Bina Marga Provinsi Jabar Wilayah II Sukabumi gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan tanggung jawab teknis atas proyek-proyek jalan provinsi.
Syahrul menilai kerusakan jalan yang terus berulang menjadi bukti lemah nya kontrol kualitas pekerjaan di lapangan.
“Kami muak dengan pola tambal sulam. Jalan rusak diperbaiki, dengan hitungan hari sudah rusak lagi.
ini bukan sekadar kelalaian,tapi ini kegagalan sistemik,” tegas Syahrul.

*Mahasiswa secara tegas menuntut:
Evaluasi total kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Wilayah II Sukabumi untuk Pencopotan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Kepala Satuan Unit Pelayanan(SUP) ,konsultan pengawas yang terbukti lalai. Publikasi terbuka hasil temuan audit BPK terkait proyek jalan provinsi di Sukabumi sebesar Rp 27 Miliar dari tahun 2019-2025.
Menurut Mahasiswa, tanpa transparansi, publik hanya akan terus menjadi korban kebijakan setengah hati.
“Uang rakyat dipakai, tapi rakyat terus menanggung jalan rusak dan banyaknya jatuh korban, Jika Dinas Bina Marga Provinsi Jabar Wilayah Sukabumi meras bersih, buka data dengan transparansi ke publik,” Tegas Syahrul
Menurut para orator aksi demonstrasi meyakini Dinas Bina Marga Provinsi Wilayah II Sukabumi adalah sarang KORUPSI, NEPOTISME,karena kami memiliki data yang Valid.
Kepala Satuan Unit Pelayanan( SUP) Jalan Surade, Ajat Sudrajat menemui massa aksi demonstrasi dan menjadi bahan guyonan para Orator Demonstrasi.
Namun ironisnya, dari awal hingga aksi berakhir, tidak satu pun pernyataan resmi disampaikan pihak UPTD Wilayah II terkait tuntutan mahasiswa.
Sikap bungkam ini justru memicu kekecewaan lebih dalam dari massa aksi. BEM PTNU Sukabumi Raya menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir. Mereka mengancam akan kembali turun dengan massa yang lebih besar jika tuntutan nya tidak ditindak lanjuti.
Aksi tersebut menjadi sinyal keras: kepercayaan publik terhadap pengelolaan jalan provinsi di Sukabumi sedang berada di titik kritis. Pemerintah daerah dan provinsi kini ditantang, memilih mendengar suara rakyat atau terus bersembunyi di balik tembok kantor.
Dedi Mulyadi Gubernur Jawa-Barat mana janji Mu dengan janji Politik nya Jalan-jalan milik Provinsi harus bagus dan Jangan sampai berlubang alias Pencitraan saja, tetapi Rakyat di tuntut untuk membayar pajak kendaraan bermotor, akan tetapi jalan-jalan yang rusak di biar kan oleh pihak Dinas Bina Marga Provinsi Wilayah II Sukabumi,tegas Syahrul.
Kami menilai kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Wilayah II Sukabumi BOBROK, Dengan temuan hasil Audit BPK Rp 27 Miliar dan lain-lainnya yang kami miliki, akan kami bawa ke ranah Hukum, biar tidak ada lagi Korupsi di wilayah Sukabumi,ucap nya. (Array)



