BAU MENYENGAT DIDUGA DARI LIMBAH PETERNAKAN BEBEK, WARGA RAWAILAT DAYEUH MERADANG! DESAK PEMERINTAH TURUN TANGAN

BOGOR – Kesabaran masyarakat Kampung Rawailat, Gang Onin RT 03/RW 08, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, akhirnya mencapai puncaknya. Keberadaan aktivitas peternakan bebek di lingkungan permukiman warga menuai protes keras. Bau menyengat yang diduga berasal dari limbah peternakan disebut-sebut telah mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Persoalan tersebut mencuat pada Sabtu (7/11/2026). Warga mempertanyakan keberadaan usaha peternakan yang diduga belum mengantongi perizinan sesuai ketentuan serta dinilai belum memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Bukan sekadar persoalan bau, masyarakat merasa hak mereka untuk menikmati lingkungan tempat tinggal yang bersih, sehat, dan nyaman seolah terabaikan.

Ketidakpuasan yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Sejumlah warga mendatangi langsung lokasi peternakan untuk menyampaikan keberatan sekaligus meminta agar aktivitas usaha tersebut dihentikan apabila terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan.

Di tengah meningkatnya protes masyarakat, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama unsur RT setempat terlihat mendatangi lokasi peternakan untuk menangani keluhan warga.

Namun, berdasarkan keterangan sejumlah masyarakat, kedatangan petugas tersebut belum menghasilkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

Warga menginginkan bukan sekadar kunjungan atau penanganan sementara, melainkan tindakan nyata, pemeriksaan menyeluruh, serta kepastian hukum terhadap aktivitas usaha yang dipersoalkan.

Sementara itu, pemilik peternakan berinisial D disebut-sebut belum memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait keluhan bau menyengat maupun dugaan persoalan perizinan tersebut.

Sejumlah warga yang enggan disebutkan identitasnya kepada awak media mengungkapkan kekecewaan mendalam atas keberadaan peternakan bebek tersebut.

“Kami sudah sangat terganggu dengan bau menyengat yang ditimbulkan dari peternakan bebek itu. Ini lingkungan tempat tinggal masyarakat, bukan kawasan yang bisa digunakan untuk kegiatan usaha tanpa memperhatikan dampaknya terhadap warga. Kami minta peternakan itu ditutup,” ungkap salah seorang warga.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Bogor tidak menutup mata terhadap persoalan yang kini dirasakan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat terus-menerus menjadi korban bau limbah peternakan. Kami berharap DLH Kabupaten Bogor segera turun langsung melakukan pemeriksaan. Kalau memang tidak memiliki izin dan terbukti mencemari lingkungan, kami minta instansi terkait mengambil tindakan tegas, termasuk menghentikan atau menutup usaha tersebut sesuai aturan,” tegas warga lainnya.

Masyarakat menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Aktivitas peternakan, terlebih yang berada di sekitar permukiman, semestinya dijalankan dengan memperhatikan aspek perizinan, pengelolaan limbah, kebersihan, kesehatan lingkungan, serta dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Warga pun mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan Cileungsi, Pemerintah Desa Dayeuh, serta instansi teknis terkait untuk segera melakukan inspeksi langsung ke lokasi.

Pemeriksaan tersebut diharapkan tidak hanya sebatas melihat kondisi kandang, tetapi juga mencakup sistem pengelolaan kotoran ternak, saluran pembuangan limbah, potensi pencemaran, serta dokumen legalitas dan persyaratan lingkungan yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan.

Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak memberikan ruang bagi kegiatan usaha yang terbukti merugikan lingkungan maupun kepentingan publik.

Persoalan peternakan bebek di Kampung Rawailat kini menjadi ujian bagi keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jangan sampai pengaduan warga hanya berakhir dengan kedatangan petugas, sementara persoalan utama tetap dibiarkan tanpa kepastian penyelesaian.

Pemerintah harus mampu berdiri di tengah persoalan dengan mengedepankan pemeriksaan objektif, transparansi, serta penegakan aturan tanpa pandang bulu.

Jika dugaan pelanggaran perizinan maupun pencemaran lingkungan terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan, tindakan administratif hingga penghentian kegiatan usaha harus dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pemilik peternakan berinisial D maupun hasil pemeriksaan dari instansi berwenang terkait dugaan persoalan perizinan dan pengelolaan limbah tersebut.

Awak media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pemilik usaha, Pemerintah Desa Dayeuh, Pemerintah Kecamatan Cileungsi, Satpol PP, maupun DLH Kabupaten Bogor untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin tinggal di lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari bau menyengat.

Sebab, mencari keuntungan melalui kegiatan usaha merupakan hak setiap pelaku usaha. Namun, menjaga lingkungan dan menghormati hak masyarakat merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai kepentingan usaha berdiri di atas penderitaan warga!(AG)