Bapperida Balangan Gelar FKP Bahas RPJMD 2025-2029
BALANGAN – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan kembali menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), Rabu (19/3/2025) di Aula I Bapperida Balangan.
Dalam FKP kali ini, dilakukan pembahasan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama satu periode ke depan, yakni 2025-2029.
Turut berhadir Wakil Bupati Balangan H Akhmad Fauzi, Kepala Bapperida Balangan Rakhmadi Yusni, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Balangan Ir Tuhalus, perwakilan Bappeda Provinsi, pimpinan SKPD, organisasi, perusahaan, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Balangan, Rakhmadi Yusni mengatakan bahwa kegiatan yang dalam rangka penyusunan RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Balangan selama satu periode ke depan.“FKP ini bertujuan untuk menjaring informasi terkait apa saja masukan dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Balangan, yang nantinya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk setiap SKPD.
“Proses dari RPJMD ini masih panjang, jadi mulai hari ini dimulainya dan paling lambat selesainya untuk RPJMD di bulan Agustus,” lanjutnya.
Rakhmadi berharap, RPJMD ini nantinya telah mencerminkan perencanaan pembangunan Balangan selama lima tahun ke depan.
“Salah satunya kita mengantisipasi tambang telah habis atau mengantisipasi terkait pengangguran yang itu akan dijawab di RPJMD yang dijabarkan lagi menjadi Renstra di masing-masing SKPD,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Balangan, H Akhmad Fauzi dalam sambutannya mengharapkan forum ini menjadi wadah untuk menerima masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak.
“Dengan demikian, rencana pembangunan yang disusun tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga bottom-up, mencerminkan aspirasi serta harapan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak kepada seluruh pihak untuk merancang kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.
“Semoga hasil dari forum ini dapat membawa manfaat bagi pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan,” tutupnya.(Akhmad Sidik)
