Kongres PWI Ditengah Kabut Kepentingan dan Harapan Persatuan

BOGOR – Agenda Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang dijadwalkan dalam waktu dekat ini menjadi sorotan tajam di kalangan insan pers nasional. Di tengah dinamika internal organisasi yang kian memanas, Kongres PWI menjadi ajang penting yang tidak hanya menyangkut arah kebijakan organisasi ke depan, tetapi juga menjadi barometer sejauh mana semangat profesionalisme dan integritas masih dipegang teguh oleh para pengurus dan anggotanya.

Meskipun sejumlah pihak menyebut bahwa pelaksanaan kongres persatuan PWI tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI, faktanya pelaksanaan kongres ini tetap menjadi harapan besar bagi para anggota di seluruh Indonesia. Mereka berharap agar momentum ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang tidak hanya berdampak bagi organisasi secara internal, tetapi juga bagi dunia jurnalistik Indonesia secara luas.

Namun, kabut kepentingan mulai terasa menyelimuti jalannya proses menjelang kongres. Berbagai manuver politik dan isu penggagalan kongres mulai bermunculan, baik dari aktor internal maupun eksternal yang berkepentingan terhadap arah kepemimpinan di tubuh PWI Pusat. Ketegangan ini pun tidak luput dari perhatian berbagai pengurus daerah, termasuk PWI Jawa Barat dan PWI Kabupaten Bogor.

Dalam upaya meredam potensi perpecahan, PWI Jawa Barat telah secara resmi mengeluarkan surat edaran yang berisi seruan kepada seluruh anggotanya untuk tetap menjaga kondusivitas dan mendukung penuh terlaksananya kongres. Langkah ini mendapat apresiasi luas, karena dinilai mampu menjadi penguat semangat solidaritas dan persatuan, di saat organisasi tengah dihadapkan pada ujian kebesaran sikap dan kedewasaan berorganisasi.

Di tingkat daerah, PWI Kabupaten Bogor menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kapasitas anggotanya melalui pelaksanaan kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) 2025. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun ada dinamika di tingkat pusat, fokus pada peningkatan kualitas SDM wartawan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Namun demikian, langkah Plt. Ketua PWI Kabupaten Bogor, Nurofik, yang tengah melakukan pendataan ulang terhadap anggota serta menyusun utusan yang akan mengikuti kegiatan OKK versi kubu Hendry Ch Bangun di Indramayu, menjadi perhatian khusus. Beberapa kalangan berharap agar langkah tersebut tidak menambah keruh suasana atau bahkan dianggap sebagai bagian dari manuver politik menjelang kongres.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Dalam kondisi organisasi yang sedang “panas”, segala gerakan yang terkesan berpihak pada salah satu kelompok berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik internal yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, diperlukan kearifan dari setiap pemegang posisi strategis di tubuh PWI, agar tetap menjunjung tinggi etika organisasi dan menghindari langkah-langkah yang dapat memperlemah solidaritas antarsesama wartawan.

Kapabilitas dan integritas sebagai wartawan harus tetap menjadi nilai utama dalam menghadapi situasi seperti ini. Kongres PWI bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga ruang evaluasi menyeluruh tentang bagaimana organisasi ini dijalankan, apa kontribusinya bagi kebebasan pers, serta bagaimana ia memposisikan diri di tengah perkembangan teknologi dan tantangan disinformasi yang semakin kompleks.

Jika organisasi sekelas PWI saja tidak mampu menunjukkan teladan dalam menyikapi perbedaan secara dewasa dan demokratis, bagaimana mungkin organisasi ini mampu menjadi benteng terakhir dalam menjaga marwah jurnalistik yang bebas, profesional, dan bertanggung jawab?

Kongres PWI harus menjadi momentum persatuan, bukan ajang adu kekuasaan. Upaya-upaya menggagalkan kongres atau menyusupkan kepentingan pribadi dan kelompok harus ditolak keras oleh seluruh elemen organisasi, dari pusat hingga daerah.

Harapan seluruh anggota PWI di penjuru negeri hanya satu: organisasi ini kembali menjadi rumah besar bagi seluruh wartawan Indonesia, yang menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan keberpihakan pada kebenaran.

Dan untuk itu, semua pihak harus menyadari: hanya dengan bersatu, PWI bisa bertahan dan berperan besar dalam menjaga demokrasi bangsa.(Agung DS)