Belanja di Perubahan APBD Balangan 2025 Naik, Dukung Program Prioritas
BALANGAN – Di tengah penurunan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan justru merancang peningkatan belanja dalam perubahan APBD 2025.
Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Balangan, Senin (7/7), saat Wakil Bupati H Akhmad Fauzi menyampaikan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.
Dalam penjelasannya, Fauzi menyebut bahwa perubahan KUA-PPAS ini disusun untuk merespons dinamika pembangunan yang bergerak cepat, baik dari sisi kebijakan pemerintahan maupun kebutuhan masyarakat. Penyesuaian ini juga mencerminkan kondisi fiskal daerah yang ikut terdampak oleh kebijakan efisiensi di tingkat nasional.
“Pemerintahan dan masyarakat sangat dinamis. Beberapa perkembangan membutuhkan respon yang tidak hanya tepat, tapi juga cepat,” ucapnya.
Dari sisi pendapatan, Pemkab Balangan memproyeksikan penurunan sebesar 4,30 persen atau sekitar Rp150,8 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Meski pendapatan menurun, Pemkab tetap menaikkan proyeksi belanja daerah sebesar 4,01 persen atau sekitar Rp153,9 miliar. Kenaikan ini ditopang dari beberapa pos pendapatan lain, seperti dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, serta penyesuaian pada penyertaan modal.
“Total kapasitas APBD 2025 justru naik sekitar 1,11 persen. Jadi belanja masih bisa ditingkatkan untuk mendukung program-program prioritas,” jelas Fauzi.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Menurutnya, penyelarasan ini menjadi syarat agar program pembangunan tetap efektif meskipun dalam situasi fiskal yang terbatas.
Adapun tema pembangunan daerah tahun 2025 tetap mengarah pada pemenuhan infrastruktur dan peningkatan perekonomian daerah. Fokus utamanya adalah meningkatkan daya saing Balangan melalui program-program yang berdampak langsung pada masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. (AKHMAD SIDIK)
