Monev Desa Klapanunggal Jadi Uji Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran 2025
BOGOR — Aula Kantor Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Selasa (27/1/2026), tidak sekadar menjadi ruang pertemuan seremonial. Di ruangan itu, Pemerintah Desa Klapanunggal “diperiksa” secara menyeluruh melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Semester II Tahun Anggaran 2025—sebuah agenda krusial yang menentukan sejauh mana dana desa benar-benar dikelola sesuai aturan dan kebutuhan warga.
Monev dipimpin langsung oleh Sekretaris Camat Klapanunggal, Iwan Setiawan, S.Sos., M.Si., bersama tim staf kecamatan. Hadir pula Kepala Desa Klapanunggal Ade Endang Saripudin, perangkat desa, serta unsur pendamping desa. Fokus utama evaluasi diarahkan pada tiga titik rawan pengelolaan desa: administrasi, keuangan, dan realisasi fisik pembangunan.
Tim monev memeriksa secara detail dokumen perencanaan desa, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, hingga mencocokkan data di atas kertas dengan kondisi di lapangan. Proses ini menjadi penentu apakah program yang dilaporkan telah benar-benar dilaksanakan, atau sekadar selesai di atas dokumen.
Dalam arahannya, Iwan Setiawan menegaskan bahwa monev merupakan instrumen pengawasan internal yang tidak boleh dimaknai sebagai formalitas tahunan.
“Monitoring dan evaluasi ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah anggaran desa dikelola secara tertib, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Iwan.
Ia mengakui bahwa secara umum kinerja Pemerintah Desa Klapanunggal dinilai cukup baik, terutama dalam penyusunan administrasi. Namun demikian, tim kecamatan tetap mencatat sejumlah catatan perbaikan, khususnya pada aspek pelaporan dan peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.
Kepala Desa Klapanunggal Ade Endang Saripudin, yang akrab disapa Kades Gonon, menyebut monev sebagai “cermin” bagi pemerintah desa untuk melihat kekurangan yang selama ini kerap luput dari perhatian.
“Kami tidak alergi terhadap evaluasi. Justru dari monev ini kami bisa melihat mana yang sudah berjalan baik dan mana yang harus segera dibenahi. Semua rekomendasi dari kecamatan akan kami tindak lanjuti,” kata Ade.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Desa Klapanunggal untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan desa tidak berhenti pada laporan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kegiatan monev ini juga membuka ruang diskusi antara tim kecamatan dan pemerintah desa. Dalam sesi tersebut, sejumlah temuan dan rekomendasi disampaikan sebagai bahan tindak lanjut pada periode anggaran berikutnya.
Bagi publik, monev semester II ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap dana desa tidak cukup hanya dengan laporan administratif. Transparansi, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta keberanian melakukan koreksi menjadi kunci agar pemerintahan desa tidak hanya berjalan rapi di atas kertas, tetapi juga berdampak nyata bagi kesejahteraan warga Klapanunggal.(Agung DS)
