Bupati Minta Kadis PUPR Memberikan Penjelasan Terkait Telat Bayar Proyek

BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmato minta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Suryanto untuk menjelaskan terkait telah terjadi keterlambatan pembayaran proyek. 

Demikian disampaikan Kepala Dinas PUPR Suryanto kepada sejumlah awak media Rabu (7/1/2026) di Cibinong, kabupten Bogor.

“Bupati Bogor Rudy Susmato memerintahkan kepada saya agar memberikan penjelasan terkait soal telah terjadi keterlambatan pembayaran proyek, kepda para pengusaha,” ujarnya.

Sebelumnya (kemren-red) telah dilakukan rekonsiliasi data terlebih dahulu,” tambah Suryanto.

Sebagaimana diketahui, sejumlah pengusaha mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor. Kedatangan mereka terkait audiensi pembayaran proyek yang telat.

“Pak kabid menjanjikan bahwa akan dibayar mulai dari Februari, akan dibayarkan sampai Februari, berlanjut itu. Tapi di pembayaran itu ada dua tahap ya,” kata salah satu pengusaha bernama John, Rabu (7/1/2026).

Dia merupakan pengusaha yang turut bekerja sama dengan Pemkab Bogor terkait proyek di Gunung Mas, Puncak. John mengungkap alasan PUPR telat bayar ke pengusaha.

“Kalau alasan yang disampaikan oleh Dinas itu bahwa ini kan sistem baru katanya, sistem baru dan ada keterlambatan dana masuk, itu yang menjadi alasan mereka,” ucapnya.

“Dan memang kalau ngelihat dari tahun kemarin ya BJB (Bank Jabar) juga pasif sih, nggak bisa ini ya, jadi berkas itu nggak ada yang masuk ke BJB. Tahu-tahu kendalinya ada di kas daerah,” sambung dia.

Akibat telat bayar itu, dia sendiri mengalami kendala. Di antaranya tuntutan dari vendor, pekerja, dan dari pihak-pihak lain yang harus dibayar olehnya.

“Dan kami juga ya, ada sebagian menggunakan dana pinjaman dari BJB dengan konsekuensi kan hutang, bunganya, itu yang harus dipahami juga oleh pemerintah daerah. Dan kami itu sudah membantu pemerintah daerah melaksanakan programnya, dengan tidak diberikan uang muka,” sebutnya.

Sementara itu, Kadis PUPR Kabupaten Bogor Suryanto Putra mengatakan Bupati Bogor sudah memerintahkannya untuk memberi penjelasan kepada para pengusaha. Dia mengatakan kemarin dilakukan rekonsiliasi data terlebih dahulu.

“Untuk memastikan mana-mana penyedia yang sudah terinput ya dalam sistem, mana yang belum. Supaya nanti kita bisa menjelaskan kepada penyedia-penyedia, pastilah intinya kan datanya. Itu baru selesai kemarin di hari Selasa malam,” kata Suryanto.

Sehingga total ada 101 penyedia atau pengusaha yang diundang untuk diberikan penjelasan. Sekitar 70% menurutnya hadir pada hari ini.

“Intinya kita ingin menjelaskan apa yang memang, kenapa ranah kita sebenarnya ranah kita adalah proses penginputan. Proses kenapa mereka tidak dibayar, kenapa mereka belum dibayar, ranahnya kan bukan di kita,” imbuhnya.

“Tapi ya dari hasil arahan kemarin dari BPKAD, untuk kita bisa menjelaskan, menyampaikan kepada penyedia. Pada penyedia itu, kemarin itu ada penyedia yang memang tinggal proses bayar ya, yang sudah terinput, yang sudah keluar SPM, SP2D, yang terinput dalam sistem,” lanjut Suryanto.

Hal tersebut menurutnya menjadi prioritas dari Dinas PUPR untuk diselesaikan. Dia mengatakan bahwa tugasnya untuk menyiapkan data.

“Nah dari hari Senin itu kita sudah berkomunikasi terus dengan BPKAD, dan bahkan waktu pelantikan hari Jumat ya, tanggal 2 itu Pak Bupati juga sudah menyampaikan. Dan kami juga sudah kumpul dengan Inspektorat juga. Nah ternyata ada tahapan yang harus dilalui,” ungkapnya.

Dia menjelaskan untuk bulan ini, ditargetkan secara parsial selesai. Sehingga pada bulan depan, ditargetkan untuk pembayaran tahap pertama dilakukan.

“Kalau runutannya itu sampai akhir Januari itu parsial selesai. Nanti Februari awal mungkin dibayar tahap pertama,” pungkas Suryanto.(Ahp)