DPRD Kabupaten Sukabumi Sahkan 4 Agenda Strategis di Paripurna ke-28

SUKABUMI – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).
Rapat terbuka untuk umum tersebut mengagendakan pengambilan keputusan dan persetujuan bersama atas empat agenda penting: Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, Raperda tentang Desa, Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Barat atas APBD 2027.
Rapat di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali S.IP., di dampingi Wakil Ketua II H. Usep.
Turut hadir Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., jajaran anggota DPRD, Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, dan tamu undangan lainnya.

Dua Raperda Disetujui Jadi Perda
Dua raperda dinyatakan sah untuk ditetapkan menjadi Perda melalui Keputusan DPRD yang ditetapkan di Palabuhanratu, 16 November 2026.
Pertama, Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 tentang Raperda Desa. Keputusan ini mengacu pada Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 9991/HK.02.01/HUKHAM tanggal 19 Oktober 2026, serta laporan Komisi I. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2026.
Kedua, Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 tentang Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016. Keputusan ini memperhatikan Surat Gubernur Jabar Nomor 10647/HK.02.01/HUKHAM tanggal 9 November 2026.
Kedua Raperda tersebut telah dibahas bersama antara DPRD dan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama. Selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan nomor register.
Propemperda 2027: 9 Raperda Prioritas
Juru bicara Bapemperda,Bayu Permana, dalam laporannya menjelaskan Propemperda 2027 ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026. Program ini merupakan instrumen perencanaan pembentukan Perda yang terencana, terpadu, dan sistematis.
Propemperda 2027 memuat sembilan Raperda, terdiri dari lima prakarsa DPRD dan empat prakarsa Pemerintah Daerah:
Prakarsa DPRD:
- Raperda Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Triwulan III)
- Raperda Tata Kelola, Penyehatan, dan Penguatan Peran BUMD (Triwulan III)
- Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) (Triwulan II)
- Raperda Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Triwulan II)
- Raperda Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Triwulan II)
Prakarsa Pemerintah Daerah:
- Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2026
- Raperda Perubahan APBD 2027
- Raperda APBD 2028
- Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Juru bicara Komisi I, H. Iwan Ridwan M.Pd, menegaskan pembahasan Raperda Desa dan Raperda Perangkat Daerah telah tuntas.
Sementara itu, Badan Anggaran melaporkan telah menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jabar Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026 tanggal 4 November 2026 tentang evaluasi APBD 2027.
Bupati Asep Japar menyampaikan terima kasih kepada DPRD. Ia menjelaskan tiga poin penting:
1. APBD 2027: Telah dievaluasi Gubernur dan disempurnakan bersama Banggar DPRD dan TAPD sebagai dasar penetapan.
2. Raperda Desa: Akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat desa. Mencakup penataan desa, Pilkades, perangkat desa, BPD, keuangan dan aset desa, BUMDes, hingga perlindungan masyarakat hukum adat. Tujuannya agar tata kelola desa lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
3. Perubahan Perangkat Daerah: Substansi utamanya adalah perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A. Bupati menilai langkah ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperjelas pemisahan fungsi agar lebih fokus dan profesional.
Bupati berharap seluruh kebijakan yang disetujui memberikan manfaat nyata demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarakah).
Rapat ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh Bupati dan Pimpinan DPRD.(Array)



