Musdes Cikahuripan 2026: Anggaran Dipangkas, Warga Diminta Bersabar, Prioritas Tetap Infrastruktur Dasar
BOGOR — Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar Pemerintah Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Kamis (29/1/2026), tidak hanya membahas laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 2025. Forum ini juga menjadi ruang terbuka bagi warga untuk memahami dampak nyata pemangkasan anggaran desa pada tahun 2026.
Bertempat di Aula Desa Cikahuripan, Musdes dihadiri Kepala Desa Andi Upi, Sekretaris Desa, perwakilan Kecamatan Klapanunggal Hari, Babinsa Ade, Bhabinkamtibmas Wisnu, Pendamping Desa Darso, BPD, Karang Taruna, LPM, seluruh kepala dusun, ketua RW dan RT, serta tokoh masyarakat.
Dalam pemaparan di hadapan warga dan unsur lembaga desa, Kepala Desa Cikahuripan Andi Upi menyampaikan bahwa Dana Desa (DD), BLT-DD, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2026 mengalami pemangkasan. Kondisi ini, menurutnya, menuntut pemerintah desa untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas program.
“Anggaran tahun 2026 yang kita terima kurang lebih sekitar Rp300 juta. Dengan kondisi ini, mau tidak mau kita harus menentukan skala prioritas. Program yang penting dan pokok tetap harus dijalankan,” ujar Andi Upi.
Bagi warga, informasi tersebut menjadi penjelasan atas terbatasnya ruang fiskal desa di tahun mendatang. Sejumlah kebutuhan yang selama ini diusulkan melalui musyawarah tingkat RT dan RW berpotensi tertunda, sementara pemerintah desa harus memilih program yang dampaknya paling langsung dirasakan masyarakat.
Meski demikian, Andi Upi menegaskan bahwa hasil Musdes tetap mengarahkan anggaran 2026 pada pembangunan infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan desa dan irigasi, yang selama ini menjadi keluhan utama warga.
“Dengan anggaran yang terbatas, kami tetap memprioritaskan pembangunan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi tetap menjadi fokus,” katanya.
Dari sudut pandang warga, Musdes ini menjadi forum penting untuk memastikan keputusan anggaran tidak diambil secara sepihak. Keterlibatan ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat dinilai sebagai upaya menjaga transparansi, sekaligus ruang bagi warga untuk memahami konsekuensi pemangkasan anggaran desa.
Perwakilan Kecamatan Klapanunggal menekankan bahwa Musdes merupakan mekanisme demokrasi desa untuk menyeimbangkan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan bersama agar anggaran yang terbatas benar-benar digunakan secara efektif.
Musdes juga menetapkan KPM BLT Dana Desa Tahun 2026 dan Bantuan Keuangan Infrastruktur Kabupaten Bogor (BanKeu) 2026. Penetapan tersebut dilakukan secara terbuka, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga yang paling terdampak.
Bagi masyarakat Cikahuripan, Musdes kali ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran desa tidak hanya soal angka, tetapi tentang pilihan-pilihan sulit yang harus diambil di tengah keterbatasan. Warga berharap, meski anggaran dipangkas, kebijakan desa tetap berpihak pada kebutuhan riil masyarakat dan dijalankan secara transparan.
Musdes ditutup dengan kesepakatan bersama untuk mengawal pelaksanaan APBDes 2026 agar setiap rupiah anggaran desa benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga Cikahuripan.(Agung DS)
