Sabtu, 24 Juli 2021
Home / JUSTISIA / Sudah Lambat, Disunat Pula

Sudah Lambat, Disunat Pula

Palembang-Juni pekan lalu, ramai pemberitaan tentang tunjangan sertifikasi 12 orang pengawas SD di Kota Palembang Sumatera Selatan (Sumsel) belum dicairkan. Padahal dana tersebut sudah ditunggu-tunggu oleh 12 orang pengawas SD (itu). Sebetulnya, pembayaran tunjangan profesi guru ini memang dibayarkan per triwulan. Namun, pada 2018-2021, ada 12 orang pengawas SD di Kota Palembang yang belum menerima penuh tunjangan mereka. Ada yang kurang beberapa bulan, bahkan ada yang belum terbayarkan sejak 2018.

Kemana perginya dana-dana itu? Entah. Dana tunjangan yang entah mengendap di mana itu pernah dijanjikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Ahmad Zulinto, akan dibayarkan. Sebuah surat edaran dari Mendikbud bersama Mendagri, bahkan pernah diiklankan ke sejumlah media, bahkan terang-terangan menyebut tanggal pencairan tunjangan sertifikasi guru itu.

Juli 2021, mungkin menjadi bulan yang sangat dinanti oleh 12 orang pengawas SD di Kota Palembang yang tunjangan sertifikasinya belum juga cair. Apalagi mereka yang masih memiliki kekurangan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Minimal menerima tiga kali gaji di luar gaji bulanannya, tentu jumlah yang lumayan.

Hari itu saya mengontak beberapa kawan dan kenalan saya yang berprofesi guru. Sekedar melakukan cek and ricek saja, apa betul tunjangan mereka cair hari itu. Namun, dari sekian banyak orang yang saya kontak, tak satupun yang menjawab sudah menerima. Esoknya saya mencoba menghubungi lagi teman-teman saya tapi hanya beberapa orang yang menjawab jika rekeningnya sudah mendapat transferan.

Jadi, faktanya penundaan pembayaran, masih saja telat, dan tidak sesuai yang dijadwalkan. Yah, begitulah. Tapi para guru tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa pasrah menanti. Memang ada beberapa riak emosi sekelompok guru yang nekad menemui kepala dinas pendidikan.

Lalu, tiba-tiba saja ada informasi yang didapat oleh wartawan tentang adanya dugaan patgulipat yang dimainkan oleh oknum ASN di kantor dinas pendidikan Kota Palembang terkait soal tunjangan profesi guru ini. Temuan itu berdasarkan hasil investigasi Tipikor Investigasi.com di kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Sebetulnya, sebagian guru di Kota Palembang mengakui jika pungli dari dana tunjangan profesi mereka ini sudah bukan rahasia umum. Alasannya, takut jika mereka berbicara, pencairan tunjangan sertifikasi mereka malah akan dipersulit.

Modus pungli yang ditemukan Tipikor Investigasi.com mengungkap bahwa persoalan ini sudah terstruktur dan sistematis. Sebab, pelakunya adalah oknum ASN bermental bobrok di kantor Disdik Kota Palembang. Modus pemotongannya pun berbeda-beda.

Kawan saya guru di Kota Palembang mengaku dana tunjangan sertifikasinya dipotong. Seorang kawan guru lainnya di Kota Palembang mengatakan, dia diwajibkan menyerahkan uang kepada oknum ASN di kantor Disdik kota Palembang.

Di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), kalangan guru bahkan mengaku pemotongan tunjangan yang mereka terima hingga mencapai 10 persen dari gaji mereka. Mengetahui hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Keadilan Rakyat Indonesia Ansori AK sangat menyayangkan oknum yang melakukan pemotongan itu. Apalagi mengingat kesejahteraan guru yang belum baik, dan juga guru-guru pun masih dibebani pembayaran pajak kepada pemerintah.

Ansori AK menyebut penyunatan tunjangan jelas melanggar hukum. Pemotongan tunjangan menurutnya bisa membuat guru bingung dan masih memikirkan kesejahteraan, bukan lagi bekerja profesional.

Apa pun modusnya, apalagi jika langsung dipatok berapa nilainya oleh instansi terkait, pemotongan dana tunjangan profesi guru tidak dibenarkan. Ini adalah bentuk korupsi dan harus ditindak.

Biarkanlah para pahlawan tanpa tanda jasa ini menikmati tunjangan hasil jerih payah mereka dengan utuh, tanpa sunatan. Jika ada yang mengaku sukarela pun, jangan sampai itu hanya karena faktor psikologis saja. Karena dalam hati, mereka berucap: “Yah, daripada tunjangan sertifikasi tidak cair!”

(TIM)

About admin

Check Also

Kejati Riau Tahan Plt Kadis PUPR Pelalawan dan Seorang Operator Alat Berat

Pekanbaru – Setelah melakukan proses tahap dua, tim Kejaksaan Tinggi Riau akhirnya melakukan penahanan terhadap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *