Kamis, 24 Juni 2021
Home / TOP NEWS / Sertifikasi Tanah (Bukan) Perkara Mudah

Sertifikasi Tanah (Bukan) Perkara Mudah

JAKARTA – Kepastian itu belum juga sampai ke tangan Fitri Mamudah (39), ibu rumah tangga yang tinggal di Klender, Jakarta Timur. Terhitung, sudah lebih dari setahun dia menunggu sertifikat tanah yang dia urus melalui Program Nasional (Prona) Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) sampai ke tangannya.

Sertifikat hak atas tanah yang dinanti Fitri memang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui PTSL. Menurut Fitri, semua berkas kelengkapan untuk mendapatkan sertifikat tanah yang dia harapkan sudah dia serahkan ke kelurahan setempat pada 2018 silam. Tapi, kabar yang dinanti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tak kunjung datang.

“Sudah setahun lalu diserahkan. Tapi belum keluar juga. Alasannya masih diperiksa berkasnya,” katanya saat ditemui di rumahnya.

Fitri menilai mengurus sertifikat melalui PTSL begitu menguras waktu dan energi. Mengumpulkan berkas yang diperlukan saja bukan perkara mudah. Seperti keharusan melampirkan surat jual beli. Padahal, transaksi tersebut dilakukan orang tuanya saat Fitri masih balita.

Susah payah dia cari berkas itu. Saat ditemukan, ternyata dokumen itu dalam kondisi rusak. Pun sulit buatnya untuk mencari tahu riwayat tanah yang dia tempati saat ini. Kesulitan makin bertambah, mengingat dengan kondisi ekonomi yang ngepas, Fitri harus mengeluarkan biaya untuk menggenapkan dokumen. Seperti surat keterangan wasiat dan akta wasiat dari notaris.

“Harus bayar notaris. Saya keluar duit Rp5 juta buat notaris,” lanjutnya.

Tak sampai situ, ia juga mengaku harus mengeluarkan biaya untuk mendaftar ke kelurahan setempat. Dia menyebut, membeli formulir permohonan pembuatan sertifikat saja sudah dikenakan biaya sebesar Rp30 ribu. Belum lagi biaya lain, seperti beberapa meterai, fotokopi dan ongkos wara-wiri ke sana kemari.

Setelah semua dipenuhi, angin segar sempat dirasakannya. Rumahnya diukur petugas BPN. Namun, setahun lebih sejak pengukuran tersebut, dia pun belum mendapatkan kabar terbaru terkait penerbitan sertifikat rumahnya.

“Sampai saat di RW saya sepertinya belum ada yang dapat,” ucap Fitri.

Cerita sama diutarakan tetangga Fitri bernama Roy Silalahi (46). Ia bercerita, setelah mendaftar sejak setahu yang lalu, ia selalu mengikuti berita soal pengurusan sertifikat.

“Jokowi janji mau bikin sertifikat gratis. Ternyata sampai sekarang belum keluar juga. Malah saya sudah keluar duit,” keluhnya.

Uang dan usaha yang dikeluarkan Roy tak sedikit. Ia bahkan harus pergi ke Medan, Sumatra Utara demi mendapatkan tanda tangan pemilik rumah yang dibeli orang tuanya puluhan tahun lalu.

“Harus ada surat keterangan dari pemilik pertama yang ternyata sudah meninggal. Saya cari anaknya di Medan hanya minta tanda tangan,” serunya.

Setelah semua selesai, dia serahkan berkas ke kelurahan setempat. Lebih dari setahun berselang, kondisi Roy senasib dengan Fitri, menunggu tanpa kepastian.

Ada pula aduan warga di wilayah RT 008/01 Duren Sawit yang mampir di situs lapor.go.id terkait PTSL. Nama warga tersebut disamarkan. Warga tersebut, meminta kejelasan berkas permohonan sertifikat melalui PTSL yang dia urus tanpa melalui kelurahan. Ia menyampaikan berkas tersebut langsung ke BPN pada Agustus 2018.

Pada awal Januari 2019, warga itu mendapat kabar akan ada pencetakan sertifikat Maret 2019. Tapi, saat ditanyakan lebih lanjut, ia justru diminta menunggu hingga Agustus 2019, untuk kembali mendaftar ulang lewat PTSL tahap dua.

“Padahal, banyak tetangga sudah menerima sertifikat,” urainya.

Penasaran, dia coba telusuri berkas yang dia daftarkan ke Basecamp PTSL Jakarta Timur. Oleh petugas yang melayani, dia mendapat kepastian berkas miliknya tidak berjalan. Padahal, saat cek ke Basecamp PTSL yang ada di sebuah ruko dekat Walikota Jaktim, berkas miliknya sudah ada Nomor Induk Bidang (NIB). Jadi, tinggal menunggu tahap pengukuran oleh petugas BPN.

Memasuki Oktober 2019, kembali dia coba tanya kelanjutan berkas yang dia ajukan. Tapi jawaban petugas hanya mengulang yang sudah dia dapat sebelumnya,

“Tunggu saja,” begitu kata sang petugas.

Kendala Data

Saat dikonfirmasi masalah ini, Kepala Bidang Hubungan Hukum Kanwil BPN DKI Jakarta M Unu Ibnudin menjelaskan, kelengkapan data masih menjadi kendala terbesar BPN untuk mempercepat penyelesaian program PTSL.

“Kendala terbesar kami dalam menjalankan program ini adalah kelengkapan dokumen. Karena ada tanah yang sudah dibeli puluhan tahun, tapi tidak lengkap, sekarang mau disertifikatkan,” kata Unu di kantornya, Rabu (20/11).

Sekadar informasi, berdasarkan data BPN DKI Jakarta, selama periode 2017 hingga 2019 pemerintah telah menerbitkan sebanyak 217.841 sertifikat tanah. Dengan total bidang tanah yang terlayani sebanyak 575.950 bidang.

“Jumlah sertifikatnya lebih sedikit, karena tiap orang memiliki luas bidang tanah berbeda-beda,” jelas Unu.

Targetnya, pada 2019, seluruh warga ibu kota telah memiliki sertifikat tanah. Di mana, pada tahun ini, pemerintah akan membagikan sebanyak 75 ribu sertifikat. Puluhan ribu sertifikat ini akan dibagikan pada awal Desember 2019 mendatang.

Sesungguhnya, sebanyak 75 ribu sertifikat ini belum mencakup seluruh bidang tanah di DKI Jakarta. BPN Kanwil DKI Jakarta mendata, masih banyak masyarakat yang enggan mengurus surat kepemilikan tanah tersebut. Senada, temuan BPN Kanwil DKI Jakarta juga menyebutkan, sebagian masyarakat belum mendaftarkan tanahnya dikarenakan masih bersengketa. Hal lainnya, banyak dokumen tanah yang belum lengkap.

“Makanya, kami mengimbau kepada masyarakat untuk segera mengurus. Karena batas akhir program PTSL di DKI ini hanya sampai akhir 2019. Tahun 2020, tidak ada lagi,” tegas Unu.

Terkait dengan adanya biaya yang harus dikeluarkan para pemohon sertifikat, Unu membantahnya. Ia menegaskan, warga ibu kota yang melakukan permohonan sertifikat tak dikenakan biaya apa pun untuk mengurus sertifikat tanah dalam program PTSL 2019 ini. Pasalnya, biaya persiapan pendaftaran tanah yang dibebankan kepada warga, telah dibiayai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana hibah yang diberikan kepada BPN DKI Jakarta.

Baru-baru ini saja, Pemprov DKI Jakarta memberikan hibah Rp111 miliar kepada BPN DKI untuk membiayai pengurusan sertifikat tanah warga Jakarta. Hibah itu dinilai cukup untuk membuat sertifikat seluruh bidang tanah milik warga Jakarta.

“Artinya, tak ada lagi biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Karena sudah ditanggung Pemprov DKI Jakarta untuk biaya keputusan tiga menteri soal pra pendaftaran,” tambah Unu.

Asal tahu saja, keputusan tiga menteri yang dimaksud Unu merujuk pada yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tentang biaya pendaftaran tanah sistematis tahun 2017.

Dalam SKB Tiga Menteri Nomor 25 Tahun 2017 itu tertulis, biaya pengurusan sertifikasi untuk kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebesar Rp450.000. Sementara untuk kategori II yang mencakup Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebesar Rp350.000.

Kemudian untuk kategori III yang meliputi untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat, Kalimantan Timur ditetapkan sebesar Rp250.000. Sedangkan kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan dipatok sebesar Rp200.000. Nah, untuk kategori V yang mencakup Pulau Jawa dan Bali ditetapkan sebesar Rp150.000.

Pendeknya, berdasarkan SKB tersebut, kata Unu, warga Jakarta dibebankan biaya Rp150.000 per bidang tanah untuk tanda batas patok, pemberkasan, dan meterai. Namun, karena sudah dibayarkan Pemprov DKI Jakarta, warga Jakarta kini tidak perlu lagi membayar biaya tersebut.  

Untuk diketahui, secara nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat, jelang penghujung tahun 2019 ini, sebanyak 62,4 juta bidang tanah telah diterbitkan sertifikatnya. Angka ini baru mencakup sekitar 49,58% dari 126 juta bidang tanah di Indonesia.

Pada tahun 2020 mendatang, Kementerian ATR/BPN menargetkan, 10 kota di Indonesia sudah lengkap menerapkan program PTSL.  Kesepuluh kota tersebut adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Denpasar, Batam, Solo, Surabaya 1, dan Surabaya 2. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian ATR/BPN mengaku kian gencar melaksanakan program PTSL.

Notaris dan PPAT

Selain meringankan masyarakat terkait biaya pengurusan sertifikat tanah, sejatinya ada pihak yang juga terkena dampak adanya program PTSL ini. Setidaknya, hal ini dirasakan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Wiratmoko, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Ikatan Notaris Indonesia pun mengakuinya.

Ia mengatakan, program PTSL ini memiliki dampak positif dan negatif bagi notaris atau PPAT. Negatifnya, masyarakat yang mengurus sertifikat kepemilikan tanah di PPAT menjadi lebih sedikit. Namun, program ini memberikan timbal balik yang positif.

Salah satunya, program tersebut memberikan kepastian hukum bagi notaris yang biasa berurusan dengan jual beli tanah. Dengan kata lain, makin banyak lahan atau tanah yang tersertifikasi, makin mudah kerja notaris untuk memastikan aspek legal dari sebidang tanah.

“Jadi untuk melakukan jual beli dan lainnya kita tidak takut lagi. Karena sudah memiliki kepastian hukum,” kata Wiratmoko.

Sebelum pelaksanaan program ini, di Jakarta saja, masih banyak status tanah masyarakat yang hanya berupa girik atau tanah adat. Nah, untuk melakukan jual beli tanah, para notaris dan PPAT harus memastikan dulu status tanah tersebut. Sebab, jika tidak, ada potensi permasalahannya pada kemudian hari. Karenanya, dengan makin banyak bidang tanah yang tersertifikasi, transaksi jual beli bisa lebih mudah dan cepat.

Asal tahu saja, sebelum pelaksanaan program PTSL ini, biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengurus sertifikat memang terbilang besar. Sebab, banyak tahapan yang harus dibayar oleh notaris atau PPAT (pejabat pembuat akta notaris). Mulai dari biaya untuk para saksi yang ada dalam akta tanah tersebut, hingga terbitnya sertifikat.

“Jadi bukan notarisnya yang mahal. Ada tahapannya lebih mahal untuk dibayar,” lanjut Wiratmoko.

Dia mencontohkan, sebelum program PTSL ini, para PPAT mematok harga Rp3,5 hingga Rp5,5 juta untuk kepengurusan balik nama sertifikat tanah. Memang, harga ini tergolong mahal. Alasannya, notaris atau PPAT harus membayar beberapa saksi untuk memperlancar transaksi. Misalnya, dari tetangga, hingga pejabat pemerintahan setempat.

“Tapi tergantung nilai jualnya. Kalau kecil, ya biayanya murah. Kalau perkiraan jual beli Rp100 juta sekitar segitulah,” tambah Wiratmoko.   

Makanya, belakangan, imbuhnya, masyarakat berbondong-bondong mendatangi kantor BPN untuk mendapatkan sertifikat tanahnya. Baru kemudian, melakukan jual beli ke notaris.

“Saat mau jual beli, notaris cuma melakukan pengecekan status tanah ke BPN dan kemudian mereka bertransaksi,” serunya.

Dengan program ini, masyarakat bisa membayar 50–60% dari biaya sebelumnya ke notaris. Merujuk biaya sebelumnya yang disebutkan Wiratmoko, artinya biaya kepengurusan di notaris bisa terpangkas jadi Rp1,5 juta hingga Rp 2 juta saja.

Catatan Ombudsman

Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih sendiri angkat bicara terkait program ini. Menurutnya, program PTSL ini secara umum masih memberikan dampak positif karena membuat masyarakat memiliki kepastian hukum atas tanahnya.

Ombudsman, lanjut Alamsyah, memantau program ini masih dijalankan secara optimal oleh pemerintah. Ombudsman mengakui, ada belasan aduan masyarakat terkait pengurusan PTSL yang kebanyakan dilakukan oleh warga ibu kota dan daerah penyangga. Tapi, dari belasan aduan itupun, tak satu pun ditemukan soal maladministrasi.

“Misalnya, tanahnya tersertifikasi atas nama orang lain, itu tidak ada. Karena memang, BPN itu memulai program ini dari tanah yang clear and clean dulu,” tuturnya.

Alamsyah memaparkan, belasan aduan yang masuk itu kebanyakan terkait adanya penolakan kepengurusan sertifikat tanah di BPN. Umumnya, aduan ini disampaikan oleh para petani. Nah, para petani yang hendak membuat sertifikat tanahnya biasanya diminta untuk menyelesaikan sengketa tanah mereka terlebih dahulu.

“Jadi, status tanahnya itu belum beres. Setelah kita cek begitu kondisinya,” jelas Alamsyah.

Jenis laporan lainnya yakni terkait pembiayaan di kepala desa atau setingkatnya. Banyak, kepala desa yang memberikan pembiayaan yang berbeda dengan standarisasi dari BPN.

Kebanyakan, aparatur desa mematok harga pengurusan program PTSL ini senilai Rp500 ribu. Memang, ini berbeda dengan dikeluarkan oleh BPN.

“Namun, setelah dicek ternyata uang itu masih logis. Perangkat desa harus wara wiri untuk mengurus ini dan butuh biaya. Tapi, sering dikomplain,” urai Alamsyah.

Hanya saja, sejauh ini keluhan soal biaya ini selesai dengan sendirinya. Sebagian warga mengerti bahwa pejabat desa setempat memerlukan biaya transportasi. Apalagi, pemerintah memang tak memberikan insentif kepada kepala desa tiap kali mengurus program PTSL ini.

“Ada juga yang kasihan, kepala desa harus mengeluarkan biaya pribadi. Jadi mereka malah memberikan sumbangan sukarela,” tandasnya.

Apapun itu, membebankan biaya tambahan demi kelancaran suatu pelayanan, bukanlah alasan yang bisa jadi pembenaran. Apalagi, memang sudah jadi tugas aparatur untuk melayani dan mempermudah urusan administrasi masyarakat.

Sekarang, Informasi dan penjelasan dari aparat pemerintah yang dibutuhkan ribuan bahkan jutaan pemohon sertifikat tanah yang menanti dengan harap-harap cemas. Tak usah jauh-jauh berwacana soal ibukota yang bakal pindah jika urusan sertifikasi tanah saja, belum terasa lebih mudah. (*)

About admin

Check Also

Penunjukan Pemenang Pembangunan Tempat PKL Ngawi Cacat Hukum, Negara Dirugikan Rp 490.567.476

NGAWI – Dinas Perdagangan Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2020 mendapat alokasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *