Saturday, 25 September 2021
Home / RAGAM / Raport Merah Demokrasi Desa Muara Batun

Raport Merah Demokrasi Desa Muara Batun

OKI-Sejumlah serangan terhadap media bukan hal baru dalam dunia jurnalistik. Namun belakangan, aksi ini semakin marak dan terjadi dalam bentuk serangan melalui akun facebook. Yakni mengkritisi situs media online. DPPFKRI menilai serangan ini merusak demokrasi.

Setidak-tidaknya ada satu media yang diketahui menerima serangan oleh beberapa akun facebook, yakni Tipikor Investigasi.com terkait pemberitaan Pilkades di Desa Muara Batun yang diduga sarat dengan permainan yang ditengarai melibatkan Ketua Panitia Pilkades di desa muara batun baru-baru ini.

Pemberitaan Tipikor Investigasi.com sempat membuat beberapa orang oknum anggota panitia Pilkades dan beberapa orang calon peserta Pilkades di desa muara batun berkoar-koar seperti orang “Gila” saat semua artikel itu di-posting didunia maya melalui akun facebook Angkasa Angkasa. Melakukan screen shot dan membuat pernyataan-pernyataan yang tidak ditarik dengan prosedur yang jelas di-posting melalui akun facebook.

Beberapa orang calon kepala desa muara batun dan Panitia Pilkades muara batun beserta tim sukses, terlihat ikut-ikutan membuat pernyataan-pernyataan hanya berdasarkan pada kesan, tidak ditarik dengan menggunakan prosedur yang jelas, dan berceloteh dikolom komentar di akun facebook. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Keadilan Rakyat Indonesia Ansori AK menyebut hal ini adalah kejahatan siber. Hal ini juga adalah salah satu bentuk serangan terhadap kerja pers, kebebasan berekspresi, HAM, dan demokrasi di indonesia.

“Apalagi menyangkut sebuah situs berita yang kredibel yang kerja-kerjanya sangat dibutuhkan sebagai kontrol sosial dan sarana edukasi publik,” kata Ketua DPPFKRI Ansori AK, Minggu, 18 Juli 2021 sore.

Ansori AK menegaskan, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, barang siapa yang menghalang-halangi kerja pers adalah tindakan pidana yang mengancam kebebasan pers.

Ia pun menilai, peristiwa ini bukan semata soal Tipikor Investigasi.com sebagai sebuah perusahaan media. Tetapi hak asasi warga negara atas informasi yang potensial dilanggar dan ancam terhadap demokrasi yang saat ini sedang berlangsung di indonesia.

“Media adalah salah satu tonggak demokrasi dan HAM di sebuah negara. Dengan mengabaikan kasus penyerangan terhadap aktor media hal itu sama halnya membuka jalan pada otoritarianisme,” ucap AK.

Kasus ini bukanlah kasus intimidasi dan serangan pertama. Sebelumnya pada 17, 16, 15 Juli 2021 ada juga serangan-serangan yang dilontarkan oleh beberapa akun facebook melalui pernyataan-pernyataan hanya pada berdasarkan pada kesan dan ditarik tanpa melalui prosedur yang jelas.

Data dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Keadilan Rakyat Indonesia mencatat, setidaknya terdapat beberapa kasus dugaan intimidasi dan serangan terhadap kerja pers di dunia maya yang dilakukan oleh beberapa akun facebook milik oknum-oknum asal desa muara batun.

Ansori AK mengatakan, hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi sudah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Secara internasional, hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi dijamin di pasal 19 di kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik serta komentar umum no 34 terhadap pasal 19 ICCCP.

Hak tersebut juga dijamin di konstitusi Indonesia, yakini Pasal 28E dan 28 F UUD, serta pada Pasal 14 UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

“Penyerangan melalui akun facebook pribadi terhadap postingan laman artikel Tipikor Investigasi.com adalah pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Tren kebebasan berpendapat di desa muara batun terus menurun sejak program dana desa dikucurkan oleh pemerintah pusat. Ancaman dan pengunaan kekerasan oleh oknum Pemerintah desa di desa muara batun menghambat kebebasan berpendapat.

Dari indikasi ancaman/pengunaan kekerasan oleh oknum pemerintah desa di desa muara batun terlihat terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun yang menonjol adalah kekerasan oleh oknum pemerintah desa setempat yang menghambat kebebasan berpendapat terus jeblok sejak tahun 2014-2021.

“Yang menilai terjadi stagnasi/kemandegan bahkan tak sedikit yang menilai desa muara batun telah berada dalam otoritarianisme. Hanya beberapa persen demokrasi di desa muara batun mengalami kemajuan,” kata Ansori AK.

“Pembungkaman informasi, apalagi terkait soal pesta demokrasi yang akan berlangsung, tidak cuma melanggar hak atas informasi yang dijamin dalam hukum HAM internasional, namun juga berpotensi melanggar hak atas informasi,” kata Ansori AK.

SANGKUT SUMSEL

Check Also

Diduga Korupsi ADD, Datuk Penghulu di Rohil Ditahan Kejari

ROKAN HILIR – SB alias C selaku Datuk Penghulu Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *