Monday, 17 January 2022
Home / JUSTISIA / PUTUSAN KASUS SENGKETA LAHAN WNA KOREA ”BLOK TANGKIL” KALAH DI PTUN & DIDUGA VILLA MASUK TAMAN NASIONAL

PUTUSAN KASUS SENGKETA LAHAN WNA KOREA ”BLOK TANGKIL” KALAH DI PTUN & DIDUGA VILLA MASUK TAMAN NASIONAL

Bogor – Makin terang kasus Lahan garapan milik WNA asal Korea Fax Hyuan Dong setelah putusan PTUN Bandung menyatakan kalah pihak penggugat atas nama Andik Trisyanto karyawan SIT GLOBAL milik WNA Fax Hyuan Dong, pada persidangan pihak Pengugat kalah menggugat BPN kabupaten Bogor atas terbitnya 9 SHM di lahan yang diklaim sebagai hak milik dia.Dengan nomer perkara: 41/G/2020/PTUN.BDG.
Aktifis dan tokoh dikabupaten Bogor,Effendi menyatakan kasus ini harus diungkap dan diproses hukum.
” Menarik kasus lahan dan tanah blok desa Tangkil ini karena Multi efek dan amat komplek,maka kami membentuk tim gabungan dari Ormas,LSM,media juga Advokat dalam melakukan kajian study analisis kasus.
Dari data dan fakta yang telah dimiliki seperti satu bundel Putusan PTUN Bandung ,bukti rekaman dan beberapa Nara sumber yang ada,diduga telah terjadi unsur PMH ( perbuatan melawan hukum) baik para spekulan tanah juga biong serta aparat terkait yang tentu ini harus diungkap demi tegaknya kebenaran dan keadilan dimata hukum.
Pertama bagaimana WNA Korea bisa memiliki tanah dan lahan dengan mengatasnamakan WNI ,dimana aturan UUPA ( undang- undang Pokok Agraria ) No.5 tahun 1960,pasal 21 dan pasal16. melarangnya ,bahwa hak kepemilikan hanya WNI serta WNA hanya dapat memiliki lahan hak pakai dalam rentang 25 hingga 30 tahun saja dan bila memiliki gedung atau rumah hanya sewa.
Adapun jika ada unsur mengatasnamakan WNI untuk tujuan kepemilikan WNA,jelas ini sudah mengandung unsur perbuatan hukum yang tentu dapat dikatagorikan melawan hukum jika kronologis peristiwa dan fakta yang ada dibuat tidak secara benar atau bahkan dibuat keterangan palsu baik berupa surat menyurat dan keterangan lainnya.
Kedua,adanya jalan atau akses warga desa yang hilang atau ditutup gerbang pintu masuk Villa tersebut.
Ketiga adanya dugaan tanah dan lahan villa yang masuk atau mengambil lahan Taman Nasional.Kami
minta selaku kepala Balai Besar TNGGP,saudara
Wahju Rudianto bertindak tegas dan aturan personilnya.
Karena aturan hukum dan pengelolaan itu amat kuat dan mengikat sebagai kawasan
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bahkan jelas mengemban Visi dan misi yang penting tidak boleh ada praktek pembiaran juga ada dijual beli lahan atau tanah kehutanan walau sejengkal.
Fakta dan peristiwa seperti adanya lahan yang diklaim milik WNA Korea diblok desa Tangkil – Caringin.
Tugas Pokok dan Fungsi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yakni
Balai Besar Gunung Gede Pangrango mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan konservasi dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan Taman Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” tukas dia.
Ditambahkan pria ini Fungsinya Taman Nasional untuk kegiataan perencanaan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango diantaranya:
Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
Perlindungan dan pengamanan kawasan,
Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
Pengendalian kebakaran hutan;
Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
Pengembangan kerja sama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
Pelaksanaan urusan tata usaha,ungkap Effendi.

Ditekankan dia pada Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, yaitu
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” urai dia.(Red*3)

Check Also

KEPSEK SMA 1 LEMONG DIDUGA PERINTAHKAN SATPAM TOLAK WARTAWAN

Peaisir Barat-Kepala sekolah menengah atas(SMA)1Lemong Nur Soraya diduga memberikan perintah kepada penjaga sekolah agar menolak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *