Monday, 18 October 2021
Home / INVESTIGASI / PROYEK PEMBANGUNAN KIOS REST AREA TAK RAMPUNG KPK MINTA UNGKAP KONTRAKTOR & BUPATI

PROYEK PEMBANGUNAN KIOS REST AREA TAK RAMPUNG KPK MINTA UNGKAP KONTRAKTOR & BUPATI

BOGOR – Ketua LSM LIPPAD ( Lembaga Independen Pemantau Pemerintah Aset Daerah) ,Asep Jumat mendesak pihak KPK dan BPK-RI untuk melakukan audit investigasi dalam alokasi APBN dan APBD di Proyek Rest Area juga APBN Kementerian PUPR
” Ini sudah bulan September tahun 2021 proyek ini gak juga kelar.Hal lain ada dugaan sewa kios pada pedagang oleh oknum aparatur setempat Rp 10 jutaan.
.Bupati pernah mengeluarkan statemen bahwa akhir tahun 2020 Rest Area akan rampung dan dapat digunakan sesuai azas manfaat dan fungsinya.Lalu fakta hukum semisal Fakta integritas serta SPK dan dokumen saat pelelangan tentu merupakan bukti petunjuk atas dugaan kelalaian atas proyek ini kenapa tidak sesuai rencana teknis dan berkendara saat pembangunan padahal ada Konsultan perencana dan pengawas yang juga ditenderkan dalam proyek ini.
Hal ini bukan tanpa fakta dan realita atas progres atas capaian hasil pekerjaan terlihat masih minus dibawah 100 Prosen pada momentum pergantian tahun 2021 saja masih jauh dari capaian target kerja” tegas Asep Jumat. Ditambahkan dia,proyek ini bukan main-main tapi akan berimplikasi saat ada temuan dan kejanggalan.
” Kita akan menagih janji Wabup soal Rest Area yang akan rampung dan digunskam PKL.Ini jelas informasi dan statemen pejabat publik bukan orang biasa.Ada aturan ranah kewenangan jabatan selaku penyelenggara daerah UU.No.23 tahun 2014 juga KIP ( Keterbukaan Informasi Publik) UU.No.14 tahun 2018 .
Artinya tidak serta statemen Wabup itu tanpa adanya pertanggungjawaban publik atas informasi yang dikeluarkan.
Khusus pada mekanisme pengadaan barang dan jasa di proyek ini dalam Perpres 16 tahun 2018, ada aturan yang mengikat juga sanski bagi kontraktor dan pengguna anggaran serta konsultan perencana dan pengawas jika tidak bisa menyelesaikan tepat waktu sesuai fakta integritas.Intinya jika
kontraktor dan pelaksana serius dengan SPK ( Surat Perintah Kerja) juga mekanisme yang diitetapkan pengguna anggaran baik PA,PPK dan PPTK
tentu proyek yang telah disepakati harus rampung sesuai target waktu Kontrak,tapi kok 2021 Agustus tidak final.Kami minta KPK Endus dan panggil Bupati dan kontraktornya″ tegas Ketua LSM LIPPAD.
Namun hingga bulan ,September 2021 proyek itu tidak kelar juga tentu mengundang pertanyaan besar.( Red*3)

Check Also

Keluhkan Pungutan Liar di Puskesmas Jejawi, Warga: Padahal Gratis

OKI-Warga puluhan Desa di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), mengeluhkan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *