Saturday, 25 September 2021
Home / INVESTIGASI / Preses Lelang di Kabupaten Balangan Terindikasi KKN

Preses Lelang di Kabupaten Balangan Terindikasi KKN

BALANGAN – Preses Lelang di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan terindikasi KKN. Penyimpangan dalam proses tender/lelang pengadaan barang dan jasa ternyata sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Kegiatan lelang tahun anggaran 2019 ternyata juga sarat penyimpangan dan kepentingan. Seperti halnya kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu PENGEMBANGAN JARINGAN PERPIPAAN SPAM PAMSIMAS UNTUK DESA PUMPUNG, PUDAK, TANGALIN, MERAH KEC. AWAYAN KAB. BALANGAN dengan pagu anggaran Rp 1 Miliar.

Perlu diketahui, paket tersebut diikuti 16 perusaaan yang mendaftar, namun hanya tiga yang memasukan penawaran, yaitu: 1. CV. Generasi & Co (Rp 945.430.718,00) 2. CV.EXTRA (Rp 989.183.275,73) dan 3. CV. Mamigang Sejahtera (Rp 902.793.309,16)                 Gugur karena Bukti Kepemilikan Alat Tidak Sah.

CV. Generasi & Co dengan alamat Jl. Bihman Villa No 596 – Hulu Sungai Utara (Kab.) – Kalimantan Selatan dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp 945.430.718,00.

Namun sayangnya, walaupun dalam urutan penawaran, CV. Generasi & Co menepati ranking pertama, namun diduga perusahaan ini tidak layak dimenangkan. Hal ini dikarenakan dokumen RK3K salah/tidak sempurna.

Bahkan ironisnya, terjadi kongkalikong antara panitia/Pokja dan kontraktor untuk melakukan POST BIDDING atau tindakan mengubah, menambah dan mengurangi dokumen pengadaan atau penawaran setelah batas akhir penawaran. Sehingga dokumen RK3K pada dokumen lelang terupploud berbeda dengan dokumen kontrak. (data terlampir, Red).

Post Bidding merupakan tindakan Fraud (kecurangan) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam pasal 79 ayat (2) jelas disebutkan bahwa ”Dalam evaluasi Penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan Post Bidding.

Proses  tender Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Pamsimas untuk Desa Pumpung, Pudak, Tangalin, Merah Kec. Awayan Kab. Balangan jelas melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu  (1) efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersaing, (4) transparan, (5) adil/tidak diskriminatif, dan (6) akuntabel. (Sen/AS)

Check Also

Diduga Korupsi ADD, Datuk Penghulu di Rohil Ditahan Kejari

ROKAN HILIR – SB alias C selaku Datuk Penghulu Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *