Saturday, 25 September 2021
Home / INVESTIGASI / Pemerintah Kota Bogor Belum Optimalkan CSR

Pemerintah Kota Bogor Belum Optimalkan CSR

KOTA BOGOR – Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Ruang lingkup dari Perda tersebut meliputi bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan hubungan serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. CSR/TJSLP merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan dan besarnya dana. Tujuan dari CSR/TJSLP itu sendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

Kriteria penyelenggaraan TJSLP berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 mempunyai prinsip kemanfaatan, keterbukaan, kebersamaan, kepastian hukum, keadilan, partisipatif, proporsional, dan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan kriteria tersebut, perusahaan wajib TJSLP perlu memperhatikan ukuran usaha, kinerja keuangannya dan memperhatikan kepatutan serta kewajaran.

Pemerintah Kota Bogor dalam mendukung kegiatan TJSLP melibatkan perusahaan-perusahaan sebagai Mitra TJSLP. Program TJSLP dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kota Bogor sebagai tim fasilitasi. Tugas tim fasilitasi antara lain:

a. Membantu program Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan programTJSLP;

b. Melakukan koordinasi dengan Forum TJSLP dalam rangka sinergitas program pembangunan daerah dengan program TJSLP;

c. Memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;dan

d. Melaksanakan tugas lain dalam rangka koordinasi dan fasilitasi pelaksanaanprogram TJSLP.

Tim Fasilitasi juga berkewajiban melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Wali Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor. Namun demikian, belum terdapat ketentuan mengenai batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan TJSLP sehingga pada saat Tim Pemeriksa BPK melaksanakan pemeriksaan, laporan pelaksanaan TJSLP tersebutmasih dalam proses penyelesaian laporan.

Perusahaan-perusahaan yang wajib melaksanakan TJSLP Tahun 2018menurut data dari Bappeda sebanyak 57 perusahaan. Namun berdasarkan dataperusahaan untuk CSR 2017-2018, terdapat 46 perusahaan belum memberikan laporanpenyelenggaraan kewajiban TJSLP. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaanbelum mempunyai kesadaran melaksanakan TJSLP. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP dalam satu tahun dapat dikenakan sanksi berdasarkanPeraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017, namun Bappeda Kota Bogor belum dapat menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang belum melaksanakan TJSLP karena belum mempunyai mekanisme pemberian sanksi terhadap perusahaan tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Pasal 16 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan TJSL Perusahaan wajib:

1) Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip TJSL dengan memperhatikan kebijakan dan program Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan c. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSL  kepada Tim Fasilitasi secara periodik.

b. Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2016:

1) Pasal 18

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Tim fasilitasi melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Badan;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Fasilitasi menghimpun masukan dari Mitra TJSLP;

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kepala Badan melaporkan pelaksanaan program TJSLP kepada Walikota; dan

d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2) Pasal 19

a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSLP dikenakan sanksi administratif;

b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan tertulis; b. Pembatasan kegiatan usaha; c. pembekuan izin kegiatan usaha; dan/atau d. Pencabutan izin kegiatan usaha;

c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan tata cara sebagai berikut: a. peringatan tertulis diberikan perusahaan tidak melaksanakan TJSLP selama

1 (satu) tahun dan perusahaan tersebut diberi waktu selama 3 (tiga) bulan untuk membuat rencana aksi TJSLP; b. Bila rencana aksi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun, Tim Fasilitasi membuat surat pemberitahuan kepada Perangkat Daerah pemberi izin usaha untuk melakukan pembatasan kegiatan usaha terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran; c. Bilarencana aksi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pembatasan kegiatan usaha, maka Perangkat Daerah pemberi izin usaha akan melakukan pembekuan izin kegiatan usaha terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran; d. Bila rencana aksi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pembekuan izin kegiatan usaha, maka Perangkat Daerah pemberi izin usaha akan melakukan pencabutan izin kegiatan usaha terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan TJSLP belum sepenuhnya termonitor untuk bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup.

Kondisi tersebut disebabkan Bappeda belum melaksanakan sepenuhnya fungsi sebagai Tim Fasilitasi dalam evaluasi dan pelaporan. (SEN/AB)

Check Also

Diduga Korupsi ADD, Datuk Penghulu di Rohil Ditahan Kejari

ROKAN HILIR – SB alias C selaku Datuk Penghulu Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *