Kamis, 24 Juni 2021
Home / INVESTIGASI / Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tak Sesuai Spek Rp1.3 Miliar

Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tak Sesuai Spek Rp1.3 Miliar

Pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah mengalokasian anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kegiatan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar Rp. Rp 48.000.000.000,00.

Paket pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. PILAR CADAS PUTRA, GOLDEN CITY BUSINESS PARK BLOK B NO. 10, JL. KH HASYIM ASHARI NO. 118 RT 06/10 KEL. CIPONDOH, KEC. CIPONDOH – Tangerang (Kota) – Banten  dengan nilai penawaran Rp 42.733.636.000,00.

Namun sayangnya, paket pekerjaan ini terindikasi adanya praktik tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang berpotensi merugikan keuangan negara. Bahkan Kualitas dan mutu bangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto diragukan, karena volume pekerjaan yang dicuri sunggu sangat luar biasa.

Bahkan hasil temuan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor : 65C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 Tanggal  : 23 Mei 2019 menyebutkan terjadinya Kekurangan Volume pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Sebesar Rp1.323.565.547,07

Perlu diketahui, Pada TA 2018, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo menganggarkan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebesar Rp48.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp43.049.579.000,00 atau 89,68%.

Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan Gedung Tempat Parkir RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh PT PCP berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 980/GDM/BLUD/NON.E/0001/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 senilai Rp42.733.636.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen kontrak selama 240 hari kalender mulai tanggal 28 Maret 2018 s.d 22 November 2018. Pekerjaan mengalami perubahan berdasarkan:

  1. Adendum   I   Nomor   980/GDM/BLUD/NON.E/0001/IX/2018/5   tanggal   5 September 2018 dengan masa pelaksanaan tetap dan nilai pekerjaan tetap;
  • Adendum  II  Nomor  980/GDM/BLUD/NON.E/0001/XI/2018/14  tanggal  12 November 2018 dengan masa pelaksanaan tetap dan nilai pekerjaan menjadi Rp43.049.753.000,00;
  • Adendum  III  Nomor  980/GDM/BLUD/NON.E/0001/XI/2018/15  tanggal  22 November   2018   dengan   masa   pelaksanaan   tetap   dan   nilai   pekerjaan Rp43.049.753.000,00; dan
  • Adendum  IV  Nomor  980/GDM/BLUD/NON.E/0001/XII/2018/15  tanggal  6 Desember 2018 dengan masa pelaksanaan bertambah 14 hari sampai dengan tanggal 6 Desember 2018 tanpa denda dan selanjutnya apabila belum dapat menyelesaikan maka ada kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan denda dan tidak melampaui Tahun Anggaran 2018, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp43.049.753.000,00.

Pekerjaan selesai dilaksanakan dan diserahterimakan pada tanggal 29 Desember 2018Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 980/GDM/BLUD/NON.E/0001XII/2018/22 tanggal 29 Desember 2019. Pekerjaan telah dibayarkan sesuai prestasi fisiknya sebesar Rp43.049.579.000,00 atau sebesar 99,9996% dari nilai kontrak.

Sesuai kontrak dan Adendum, seharusnya pekerjaan selesai pada tanggal 6 Desember 2018 namun pekerjaan diselesaikan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 980/GDM/BLUD/NON.E/0001XII/2018/22 tanggal 29 Desember 2019, sehingga terjadi keterlambatan selama 23 hari kalender. Berdasarkan Berita Acara Keterlambatan   Nomor   980/GDMBLUD/NON.E/0001/XII/2018/23   tanggal   29 Desember 2018, PT PCP dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak dikurangi pajak atau sebesar Rp900.127.563,42 (23 x 0,001 x Rp39.135.981.018,19). Denda keterlambatan tersebut sudah disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp900.127.586,00 dengan bukti setoran Bank Jateng ke Bendahara Penerimaan RSUD Moewardi tanggal 31 Desember 2018.

Hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 19 Maret 2019 bersama penyedia jasa, Konsultan Pengawas PT PD, dan PPTK dan pemeriksaan terhadap backup data yang digunakan sebagai dasar perhitungan volume pembayaran menunjukkan bahwa perhitungan volume pekerjaan beton pada pertemuan (joint) balok – kolom, pertemuan balok – balok, dan pertemuan balok – pelat masih dihitung dua kali pada pertemuan balok – kolom, pertemuan balok – balok, dan pertemuan balok – pelat yang seharusnya hanya dapat dihitung satu kali. Berdasarkan perhitungan volume beton pada Gedung Tempat Parkir (diluar struktur JPO) ditemukan adanya kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp1.323.565.547,07 (Data Terlampir, red)

Kejadian diatas jelas menunjukan, ada pelanggaran terhadap  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan tidak menjalanan fungsinya sebagaimana mestinya.

“PPKom dan konsultan pengawas  tidak melakukan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia secara cermat dan independen. Bahkan ada indikasi adanya kongkalikong antara pengawas dan kontraktor dalam melakukan pencurian volume tersebut. (SEN/MPH)

About admin

Check Also

Kabel APILL Exit Tol Celikah Dicuri

OKI-Aksi pencurian kabel lampu penerangan jalan kembali terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *