Saturday, 25 September 2021
Home / INVESTIGASI / Pemantauan program dan kegiatan di Pemkab Ngawi belum memadai

Pemantauan program dan kegiatan di Pemkab Ngawi belum memadai

salah satu kegiatan pembangunan di Kabupaten Ngawi

NGAWI – Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Proses pemantauan dilakukan pada seluruh siklus program, dimulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan atau berkesinambungan. Hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan di tahun berikutnya.

Dengan dilaksanakannya pemantauan yang memadai diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan target capaian program dan kegiatan.

Hasil pemeriksaan terhadap pemantauan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa pemantauan, terutama terkait dengan kegiatan pembangunan fisik belum sepenuhnya memadai. Dalam rangka pemantauan atau pengawasan fisik pekerjaan, sebenarnya telah ditunjuk konsultan pengawas selaku wakil pemilik pekerjaan dhi. adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Keberadaan konsultan pengawas juga membantu tugas dari pemilik pekerjaan untuk melakukan pengawasan secara teknis, karena pengawasan tidak dapat secara intens dilakukan sendiri oleh PPK dan/atau ketidakmampuan PPK secara teknis dalam hal kompleksitas pekerjaan. Meskipun telah menggunakan jasa dari konsultan pengawas untuk melaksanakan pemantauan atas fisik pekerjaan, masih ditemukan pekerjaan fisik yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kontrak.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dalam kurun waktu 2016 s.d. 2018 diketahui terdapat 57 paket pekerjaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak dan ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa.

Selain terkait dengan pemantauan pekerjaan fisik yang masih ditemukan kelemahan, pemantauan untuk pekerjaan non fisik juga ditemukan adanyamkelemahan. Dalam stuktur pengendalian internal OPD, pemantauan pekerjaan non fisik secara kolektif dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) OPD sesuai penjabaran tugas PPK, PPTK, dan PPK OPD. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006 beserta perubahannya bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pada kurun waktu 2016 s.d. 2018, di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi terdapat dua temuan pada tujuh OPD dalam pelaksanaan belanja non fisik berdasarkan LHP BPK.

Masih belum efektifnya unsur pemantauan di level program dan kegiatan mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian indikator kinerja. Untuk jalan misalnya, meskipun tidak berpengaruh pada target IKU terkait panjang jalan namun adanya pemantauan yang tidak optimal mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai mutu dan kuantitas pada kontrak sehingga menyebabkan masa manfaat jalan akan berkurang dan menimbulkan tambahan biaya untuk pemeliharaan. Sementara dalam jangka panjang ketercapaian sasaran Renstra Dinas PUPR mengenai “Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Insfrastruktur Yang Berkualitas” akan membutuhkan waktu yang lebih lama dengan biaya yang lebih mahal. Untuk itu diperlukan optimalisasi atas pemantauan program dan kegiatan agar pencapaian IKU dapat diperoleh dengan waktu yang lebih cepat dan biaya lebih efisien. (sen)

Check Also

KEJARI HALBAR SELAMATKAN UANG NEGARA RP 1,2 MILIAR DARI KASUS KORUPSI

Jailolo – Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Barat (Propinsi Maluku Utara). Dalam hal ini menyelamatkan kerugian …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *