Saturday, 25 September 2021
Home / RAGAM / Panitia Pilkades Muara Batun Perlu Untuk Diawasi

Panitia Pilkades Muara Batun Perlu Untuk Diawasi

OKI-Sikap Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Muara Batun Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kerap memihak calon tertentu bukan cerita baru.

Lantas, bagaimanakah Panitia Pilkades Muara Batun seharusnya menempatkan diri mereka dalam menyelenggarakan Pilkades di desa muara batun pada 2021 ini? Pertanyaan semacam ini bisa muncul jika ada oknum penyelenggara pemilihan kepala desa di desa muara batun yang memiliki hubungan keluarga dengan calon kepala desa di desa muara batun. Misalnya saja hubungan ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa muara batun Saliman dengan Herman sang calon kepala desa incamben.

Konflik terhadap sikap memihak, tidak fair maupun diskriminatif dari Saliman selaku ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa muara batun kepada Herman selaku calon kepala desa incamben tentu saja dibayang-bayangi dengan campur tangan dan hubungan karena hubungan dekat tersebut.

“Padahal panitia pelaksana pemilihan kepala desa seharusnya mengungkapkan track record calon-calon kepala desa muara batun. Bukan justru terlibat menjadi tim sukses secara diam-diam bermain dibelakang kandang.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Keadilan Rakyat Indonesia Ansori AK, kepentingan finansial dari Herman dan Saliman selaku calon kepala desa dan ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa muara batun mempunyai peran dan berpotensi untuk melakukan kecurangan,” bebernya, Sabtu, 17 Juli 2021.

Ansori AK mengkhawatirkan adanya rekayasa politik dan money politik yang akan dimainkan oleh Herman selaku calon kepala desa muara batun dan Saliman selaku ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa muara batun.

“Informasi yang akan diberikan oleh Saliman selaku ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa di desa itu hanya akan seputar tentang Herman.

“Padahal ada banyak calon kepala desa di desa muara batun yang potensial terutama dalam pemilihan kepala desa di desa itu,” jelasnya.

Ansori AK menyebut hal-hal semacam itu sebagai pemeliharaan kepada salah satu calon kepala desa di desa muara batun.

Menyikapi kondisi ini Ansori AK mengatakan bahwa Panitia Pengawas Pilkades hanya akan bisa menyentil atau berdiam diri saat mengetahui adanya kecurangan dan money politik karena mereka berpeihak kepada satu/dua orang calon kepala desa di desa muara batun.

“Pemilihan kepala desa di desa muara batun itu selalu ada money politik, dan penangkapan terhadap calon kepala desa di desa di desa muara batun yang melakukan money politik setiap Pilkades di desa muara batun itu sama sekali tidak pernah dilakukan,” ungkapnya.

Ansori AK menambahkan bahwa sanksi pidana harus diberlakukan kepada siapa saja yang terlibat dalam money politik dalam pemilihan kepala desa di desa muara batun 2021 ini.

“Masyarakat di desa muara batun harus sadar akan peran pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pilkades di desa muara batun harus dijalankan.

“Panitia Pilkades di desa muara batun akan rugi kalau mereka tidak memihak kepada calon kepala desa di desa muara batun. “Panitia Pilkades di desa muara yang terlibat dukung-mendukung kepada calon kepala desa di desa muara batun itu adalah penghianat demokrasi,” tandasnya.

“Harus ada upaya-upaya lain untuk menghadapi keterbatasan undang-undang pemilihan kepala desa terhadap peran Panitia Pilkades. Upaya tersebut antara lain adalah kualitas dari Panitia Pilkades dan calon kepala desa di desa muara batun itu sendiri. “Panitia Pilkades harus punya seleksi dari omongan-omongan calon-calon kepala desa di desa muara batun,” ujar Ansori AK.

Upaya lain yang harus ditambahkan adalah peran standar operasional prosedur bagi Panitia Pilkades di desa muara batun dalam Pilkades di desa muara batun kali ini. Kode etik dapat menjadi pedoman atau sebagai batasan bagi Panitia Pilkades dalam keterlibatannya di Pilkades di desa muara batun.

Namun, diperlukan kesepakatan dalam menerapkan standar operasional prosedur agar tidak simpang siur. Menyambut pesta demokrasi didesa muara batun yang sudah tidak lama lagi, Panitia Pilkades maupun aparat kepolisian dan keamanan memiliki peran yang sangat penting. Peran kepolisian dan aparat keamanan tidak saja seharusnya menjaga keamanan tetapi juga bisa dipergunakan untuk menindak tegas para calon kepala desa yang melakukan money politik.

“Hal ini menarik untuk dibahas oleh BPMD Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama kepolisian dan TNI sebelum pemilihan kepala desa di desa muara batun itu digelar.

Peran Panitia Pilkades di desa muara batun harus mendapat perhatian dan pengawasan secara serius dari pihak kepolisian dan TNI serta Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Panitia Pilkades di desa muara batun memiliki peran penting sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa dan sangat perlu untuk dilaksanakan pengawasan secara ketat.

“Konstitusi memerintahkan kepada kepolisian dan TNI serta Pemerintah dalam hal ini adalah negara untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pesta demokrasi mulai dari tingkat paling tinggi hingga ketingkat paling bawah. Peran masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjamin kesehatan penyelenggaraan Pilkades di Desa Muara Batun.

SANGKUT SUMSEL

Check Also

Diduga Korupsi ADD, Datuk Penghulu di Rohil Ditahan Kejari

ROKAN HILIR – SB alias C selaku Datuk Penghulu Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *