Monday, 18 October 2021
Home / PROFILE / JOKO PRIYOSKI GEMAKAN” KOALISI TUNDA PILKADA 2020″, JANGAN PERTARUHKAN NYAWA RAKYAT

JOKO PRIYOSKI GEMAKAN” KOALISI TUNDA PILKADA 2020″, JANGAN PERTARUHKAN NYAWA RAKYAT

Jakarta – Langkah taktis dan strategis menyikapi Pilkada Serentak pada Desember 2020,disikapi kritis Joko Priyoski,selaku Kordinator Nasional ” KOALISI TUNDA PILKADA” bahkan dirinya bersama elemen KOALISI TUNDA PILKADA akan mengelar aksi pada Kamis (10/9) depan.
Menurut Joko pada wartawan,Selasa (8/9), dirinya meminta pemerintah peka akan situasi nasional saat ini,saat pandemi Covid 19, jangan warga masyarakat dikorbankan demi Pilkada .
” Kami dalam Koalisi Tunda Pilkada 2020,meminta Pemerintah Republik Indonesia menunda Pilkada 2020, maka Koalisi Tunda Pilkada akan mengadakan aksi pada Kamis ,10 September 2020 dengan rute Komnas HAM, Istana, dan Bawaslu .
Sehubungan dengan hal tersebut maka kami Koalisi Tunda Pilkada Mengajak Seluruh rakyat Indonesia ikut hadir dengan memperhatikan Protokoler Covid 19.Dimana dalam rencana aksi tersebut kami akan sampaikan pesan moral dan pesan kemanusian bahwa kami melihat pada saat pendaftaran calon kepala daerah di KPU seluruh Indonesia tidak mematuhi protokol kesehatan ini sangat berbahaya untuk kluster baru Corona. Dan membawa massa begitu banyak nanti pada hari pelaksanaanya,dapat dibayangkan jika ruang ini diproyeksikan pada wilayah yang secara jelas dan nyata berzona merah” tegas Joko Prisyoksi.Dijelaskan pula,Koalisi Tunda Pilkada 2020 akan melakukan Mimbar Rakyat dalam Aksi Damai, Aksi ke Istana, Komnas HAM dan DPR menuntut Pilkada 2020 ditunda,saat ini Indonesia sedang dalam darurat Covid 19 dan semakin meningkat yang bisa membahayakan jiwa rakyat Indonesia seluruhnya maka
Koalisi Tunda Pilkada (KTP) 2020 menuntut :

  1. Selamatkan Jutaan rakyat Indonesia dari Pandemi Covid 19 maka kami minta agar Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 nanti segera ditunda melihat realitas saat ini penyebaran pandemi covid 19 yang belum juga reda bahkan semakin meningkat di beberapa Daerah.
  2. Kami meminta di KOMNAS HAM agar merekomendasikan penundaan Pilkada serentak 2020 demi keselamatan jutaan rakyat tak berdosa yang diprediksi akan banyak terpapar pandemi jika Pilkada tetap di laksanakan.
  3. Kami meminta Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI agar konsekwensi terhadap pelaksanaan UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, khususnya Pasal 152 tentang Wabah dan Penyakit menular hal mana Pemerintah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap rakyat atas wabah penyakit menular.
  4. Jangan Korbankan nyawa Rakyat Indonesia di saat Kluster Covid 19 di Pilkada 2020 Dan Ini menyangkut jutaan nyawa rakyat, Pilkada itu bisa ditunda, tapi nyawa rakyat tidak bisa di tunda dan dipertaruhkan, saat ini saja puluhan kandidat kepala daerah sudah terpapar Covid19 dan Massa yang kita lihat bersama saat pendaftaran di KPU sangat banyak berarti KPU RI tidak siap dalam Menghadapi Pilkada 2020 dan sangat di paksakan, bahwa perlu di ingat di Tahun 2019 sampai saat ini ratusan nyawa yang hilang belum bisa di pertanggung jawabkan oleh KPU RI apalagi saat ini Indonesia Sedang Darurat Covid 19,jelas dia gamblang.( AB)

Check Also

Keluhkan Pungutan Liar di Puskesmas Jejawi, Warga: Padahal Gratis

OKI-Warga puluhan Desa di Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan (Sumsel), mengeluhkan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *