Saturday, 25 September 2021
Home / INVESTIGASI / Illegal Logging Masih Marak di Kalimantan Barat

Illegal Logging Masih Marak di Kalimantan Barat

PONTIANAK – Praktik illegal logging atau pembalakan liar ternyata masih marak di Kalimantan Barat. Perlu tindakan tegas dari instansi terkait dan penegak hukum dalam memberantas aksi perusakan alam tersebut.

Indikasi pembalakan liar ini dari laporan UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTASKEHUTANAN Nomor Lampiran : 215/UN22.7/HM.01/2020 tertanggal 9 Januari 2020 Hal : Pemohonan tindak lanjut indikasi illegal logging di KHDTK yang ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Barat, Kepala Dinas Lingk.ungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Balai Penegakan Hukum (SPORC) KLHK Wilayah Kalimantan Barat, Kepala BPKH Wilayah III Pontianak dan Kepala BPHP Wilayah Vlll Pontianak.


Dalam surat lapran tersebut dijelaskan secara rinci bahwa Universitas Tanjungpura cq Fakultas Kehutanan telah dipercaya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 656/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2016 tanggal 26 Agustus 2016 menetapkan 19.622 Ha sebagai Hutan Pendidikan dan Pelatihan yang terletak di bentang alam Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak. KHDTK merupakan kawasan tempat penelitian yang memiliki potensi sebagai sumber plasma nutfah dan jenis vegetasi atau perlindungan keanekaragaman hayati. Sehubungan dengan ini,
1.Pengelolaan KHDTK tidak hanya dilakukan pihak Fakultas Kehutanan Untan saja melainkan bersinergi dengan multipihak. Untuk meningkatkan dukungan tata kelola dan mempertahankan fungsi kawasan dan tujuan KHDTK dalam mencegah kerusakan hutan dan lahan, maka Fakultas Kehutanan Untan bekerja sama dengan Polda Kalbar (Reskrimsus dan Dir. Binmas Polda Kalbar) Pernprov Kalbar (Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, Dinas Pertanian dan Holtikultura Provinsi Kalbar, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingki.mgan Hidup Provinsi Kalbar, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar), GAPKI Kalbar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar dan Kepala BKSDA Provinsi Kalbar, membentuk Forum Keselamatan Hutan dan Laban (FORMATAN) pada tanggal 17 Oktober 2017.

  1. Melakukan kegiatan konservasi diantaranya penanaman pohon, penghijauan pada buffer zone yang melibatkan masyarakat sekitar, mahasiswa Fakultas Kehutanan bekerja sama dengan PT PLN (Persero) UIP Kalbagbar, PT PLN (Persero) UIW Kalimantan Barat dan BPDASHL Kapuas, pelatihan budidaya madu kelulut dan penanaman kaliandra sebagai sumber nektar pakan lebah dan energi biomassa di desa-desa sekitar KHDTK, serta pelepasliaran satwa dilindungi yaitu kucing hutan (Neofelis diardi ssp. Bomeensis) dan trenggiling (Manis Javanica) di KHDTK bersama Polda Kalbar.
  2. Dalam rangka memenuhi kewajiban pengelolaan sesuai amar Keenam butir b, Surat Keputusan Menteri Lingk.ungan Hidup dan Kehutanan tersebut di atas, menindaklanjuti laporan dari KPH Mempawah dengan surat No. 522/351/KPH-MPW/C/X U/2019 mengenai aktivitas penebangan liar dalam kawasan hutan tertanggal 20 Desember 2019, kami pada tanggal 7 – 8 Januari 2020 telah melakukan observasi dan pemantauan/patroliguna perlindungan hutan dan kawasan. Dari hasil observasi dan pemantauan yang karni lakukan, ditemukan adanya:
    a. Jalan angkutan kayu yang dipergunakan untuk mengangkut kayu hasil tebangan.
    b. Pondok untuk melakukan aktivitas illegal logging.
    c. Kayu-kayu basil olahan (kayu gergajian).
    d. Sawmil penampung kayu hasil illegal logging.
    Temuan tersebut di atas, mengindikasikan adanya aktifitas tebangan liar dan pengolahan kayu yang tidak resmi dan tidak didukung dengan perijinan yang sah (illegal logging) dikhawatirkan telah merambah ke dalam KHDTK Universitas Tanjungpura cg Fakultas Kehutanan. Dan diharapkan aparat dan dinas terkait melakukan tindakan preemtif dan preventif sesuai hukum yang berlaku terhadap kegiatan tersebut yang dilakukan di dalam KHDTK.
    Hal ini dikhawatir jika temuan tersebut tidak segera ditindak, maka akan mengancam keberadaan satwa dilindungi yang dilepasliarkan dan perlindungan konservasi habitat dan tutupan hutan di dalam kawasan mengalami deforestasi dan degradasi, serta tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun undang-undang akan dianggap biasa oleh oknum pelaku.
    Hasil Observasi lapangan dilakukan di sepanjang aliran Sungai Segedong Kabupaten Mempawah hingga batas sungai Desa Kayu Tanam Kabupaten Landak dan pengumpulan informasi melalui wawancara mantan pekerja illegal logging ternyata di sepanjang bantaran Sungai Segedong yang masuk dalam fungsi kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) terdapat sedikitnya 7 sawmill di sekitar kiri dan kanan sungai dengan koordinat:
    •Sawmill 1: N 00.18019°, E 109.22627° di sebelah kanan sungai
    •Sawmill 2: N 00.18071°, E 109.22665° di sebelah kiri sungai
    •Sawmill 3: N 00.18146°, E 109.22787° di sebelah kiri sungai
    •Sawmill 4: N 00.18953°, E 109.23481° di sebelah kiri sungai
    •Sawmill 5: N 00.19475°, E 109.23752° di sebelah kiri sungai
    •Sawmill 6: N 00.19541°, E 109.23770° di sebelah kanan sungai
    •Sawmill 7: N 00.19638°, E 109.24007° di sebelah kiri sungai

Selain aktivitas sawmiil, di sepanjang bantaran sungai yang masuk dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Tanjungpura dengan fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) tergolong juga wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) KHG Sungai Mempawah-Sungai Peniti Besar dan KHG Sungai Peniti Besar- Sungai Mandor dengan kedalaman gambut kisaran 200 cm, terdapat berbagai temuan dengan koordinat:016 IL: N 00.22944°, E 109.24294° di sebelah kiri sungai berupa bekas areal terbakar yang masyarakat menyebutnya sebagai Lubuk Bandung (spot memancing dan ditengarai sebagai lokasi ikan untuk berpijah/kawin)

017 IL: N 00.22402°, E 109.24138° di sebelah kiri sungai berupa jalur simpang yang bertendensi sebagai lokasi aktivitas illegal logging yang memasok bahan baku pada sawmill-sawmill di bantaran sungai

018 IL: N 00.20013°, E 109.24236° di sebelah kiri sungai berupa temuan papan kayu ukuran 30 cm x 8 cm dan log kayu diameter 40 cm yang telah dirakit sepanjang 20 m dan siap dipasok pada sawmill-sawmill di bantaran sungai

019 IL: N 00.21525°, E 109.24803° di sebelah kanan sungai berupa jalur simpang yang bertendensi sebagai lokasi aktivitas illegal logging yang memasok bahan baku pada sawmill-sawmill di bantaran sungai

020 IL: N 00.21374°, E 109.25012° di sebelah kanan sungai berupa bekas areal terbakar yang dahulunya masyarakat pernah menanaminya dengan pohon buah-buahan

021 IL: N 00.21125°, E 109.24911° di sebelah kanan sungai (ditandai dengan Pantak Kayu) berupa jalur simpang yang bertendensi sebagai lokasi aktivitas illegal logging di wilayah Parit Kenak-Sungai Kenak yang memasok bahan baku pada sawmill-sawmill di bantaran sungai

022 IL: N 00.23010°, E 109.24528° di sebelah kiri dan kanan sungai ditemukan parak-parak tempat santai bekas aktivitas tertentu

023 IL: N 00.22987°, E 109.24615° simpang jalur di sebelah kanan menuju Sungai Desa Kayu Tanam Kabupaten Landak dan menjadi lokasi terakhir berhenti melakukan observasi karena jalur tertutup oleh pohon (sengaja tidak dibuka agar menghambat aktivitas perambah hutan/illegal logging masuk semakin ke dalam KHDTK)

024 IL: N 00.21055°, E 109.25896° masuk jalur Sungai Kenak lokasi aktivitas illegal logging di dalam hutan KHDTK

025 IL: N 00. 20832°, E 109.26423° masuk jalur Sungai Kenak lokasi aktivitas illegal loggin di dalam hutan KHDT.Menurut informasi masyarakat di wilayah Desa Peniti Besar bagian ujung yang juga masuk wilayah KHDTK Universitas Tanjungpura, ditemukan aktivitas alat berat ekskavator yang melakukan pengerukan dan penimbunan.

Hasil wawancara dengan masyarakat, sebagian besar pekerja yang melakukan illegal logging adalah orang sekitar desa dan orang dari Sambas yang memang pekerjaan utamanya adalah penebang pohon (logger). Mereka mengerti bahwa kegiatan tersebut tergolong destruktif dan melanggar hukum, namun mereka tidak punya pilihan lain dan pekerjaan yang mensubstitusikan keahlian mereka dari menebang pohon dan menyarad kayu log ke aktivitas lainnya. Butuh peranan dan kolaborasi segenap pihak baik dari Universitas Tanjungpura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, KPH Mempawah, Kepolisian Sektor Mempawah, Pemerintah Desa, LSM dan stakeholder terkait lainnya untuk penyadartahuan, pelatihan, pendampingan dan aktivitas lainnya yang bertujuan untuk menekan laju deforestasi, degradasi hutan serta mengarahkan aktivitas perekonomian masyarakat yang bersifat destruktif terhadap hutan dengan aktivitas intensifikasi lahan yang berwawasan lingkungan/konservasi.

Sementara itu, Trisyanto MS, Ketua Badan Advokasi Penyelamatan Aset Negara (BAPAN) Propinsi Kalimantan Barat kepada Tipikor Investigasi mengatakan adanya temuan pembalakan liar di Kalimantan Barat harus ditindaklanjuti dengan serius, karena ini menyangkut aset negara dan perusakan lingkungan. Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat dan instansi terkait harus mengusut tundas siapa dalang dan tokoh utama di balik pembalakan liar tersebut. “Temuan kami di lapangan, kejian ini sudah berlangsung sangat lama, dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat pembalakan liar ini tidak sedikit, bahkan hingga ratusan miliar rupiah. Perlu tindakan nyata dari aparat penegak hukum dan instansi terkait,” tegas Trisyanto. (TIM)

Check Also

KEJARI HALBAR SELAMATKAN UANG NEGARA RP 1,2 MILIAR DARI KASUS KORUPSI

Jailolo – Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Barat (Propinsi Maluku Utara). Dalam hal ini menyelamatkan kerugian …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *