Saturday, 25 September 2021
Home / INVESTIGASI / Hibah di Pemerintah Kabupaten Pelalawan TA 2018 Tidak Sesuai Ketentuan

Hibah di Pemerintah Kabupaten Pelalawan TA 2018 Tidak Sesuai Ketentuan

PELELAWAN  – Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian Intern Nomor : 19.B/LHP/XVIII.PEK/05/2019 Tanggal : 10 Mei 2019 menyebutkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2018 menyajikan realisasi Belanja Hibah sebesar Rp8.836.155.000,00 atau 89,02% dari anggaran Belanja Hibah sebesar Rp9.925.500.000,00, dengan rincian:

1 Belanja Hibah kepada Pemerintah Rp 500.000.000

2 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Rp 9.425.500.000

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen hibah dan wawancara kepada pihak terkait menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Hibah Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar Rp3.657.600.000,00 tidak sesuai ketentuan

1) Hibah BOP PAUD tidak didukung NPHD

Pemerintah Kabupaten Pelalawan menetapkan hibah BOP PAUD sebesar Rp4.188.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 124 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Dana Hibah Tahun Anggaran 2018. Atas surat tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan kemudian menetapkan satuan pendidikan penerima dengan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 302 Tahun 2018 tanggal 20 April 2018 tentang Penetapan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pelalawan Tahun 2018. Berdasarkan ketetapan tersebut, Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nomor 2729/SP2D/2018 tanggal 2 Juli 2018 senilai Rp3.657.600.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran PPKD BPKAD. Atas hal tersebut, Bendahara Pengeluaran PPKD BPKAD merealisasikan hibah BOP PAUD dengan mentransfer ke rekening masing-masing satuan pendidikan.

Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan hibah menunjukkan bahwa hibah BOP PAUD tidak didukung Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hasil klarifikasi dengan Tim Manajemen BOP PAUD menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah BOP PAUD Tahun 2018 dilaksanakan mengikuti petunjuk teknis penggunaan dana tahun 2017 yang tidak mensyaratkan penyusunan NPHD dan tidak mengacu kepada petunjuk teknis tahun 2018 yang mensyaratkan NPHD.

2) Persentase penggunaan dana hibah BOP PAUD pada sembilan PAUD tidak sesuai petunjuk teknis Petunjuk teknis pelaksanaan hibah BOP PAUD menetapkan presentase penggunaan dana BOP PAUD yaitu kegiatan pembelajaran minimal 50%, kegiatan pendukung maksimal 35%, dan kegiatan lainnya maksimal 15%. Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap 66 laporan pertanggungjawaban hibah satuan pendidikan dari 126 laporan menunjukkan bahwa terdapat sembilan satuan pendidikan yang persentase penggunaan dananya tidak sesuai petunjuk teknis.

b. Verifikasi atas keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah belum berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pelalawan menetapkan hibah kepada Yayasan Pembinaan Mu’alaf Arrisalah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp30.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 124 tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Dana Hibah Tahun Anggaran 2018.

Selanjutnya, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dengan Nomor 3953/SP2D/2018 tanggal 14 Agustus 2018 senilai Rp30.000.000,00 kepada Ketua Yayasan Pembinaan Mu’alaf Arrisalah dengan NPHD Nomor 06/NPHD/BPKAD/2018 tanggal 26 Juli 2018.

Hasil pemeriksaan terhadap proposal hibah Yayasan Pembinaan Muallaf Arrisalah Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dilampirkan merupakan SKT Tahun 2014. Hasil pengecekan data yayasan terdaftar pada website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa Yayasan Pembinaan Muallaf Arrisalah Kabupaten Pelalawan sudah tidak terdaftar. Kepala BPKAD menjelaskan bahwa Yayasan Pembinaan Muallaf Arrisalah belum melakukan pendaftaran ulang pendirian yayasan di Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang menyatakan pada:

  1. Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a) Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  2. Pasal 13 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018. (TIM)

Check Also

Diduga Korupsi ADD, Datuk Penghulu di Rohil Ditahan Kejari

ROKAN HILIR – SB alias C selaku Datuk Penghulu Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *