Saturday, 25 September 2021
Home / INVESTIGASI / Belanja Hibah Pemkab Halmahera Selatan Langgar Aturan

Belanja Hibah Pemkab Halmahera Selatan Langgar Aturan

HALMAHERA SELATAN – Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran TA 2016 (Audited) diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan merealisasikan belanja hibah senilai Rp29.962.169.477,00 atau 99,87% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan senilai Rp30.000.000.000,00. Dari hasil uji petik pemeriksaan terhadap dokumen hibah diketahui permasalahan sebagai berikut:

a. Perencanaan anggaran belanja hibah tidak memadai

Bupati Halmahera Selatan telah menetapkan daftar penerima hibah untuk tahun 2016 melalui Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 203.A Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Lembaga/Organisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016. Surat keputusan tersebut telah merinci daftar penerima hibah untuk tahun 2016 yaitu sebanyak 761 kegiatan senilai Rp28.204.327.000,00.

Dari hasil reviu pada APBD (induk) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 diketahui nilai anggaran belanja hibah adalah senilai Rp25.000.000.000,00 yang seluruhnya merupakan anggaran Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sedangkan pada APBD Perubahan, nilai anggaran belanja hibah bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp30.000.000.000,00 dimana terdapat perubahan sebagai berikut:

1) Penambahan anggaran belanja hibah DPKAD senilai Rp3.212.000.000,00

yang merupakan penyesuaian atas belanja hibah yang sudah terealisasi dan estimasi pemberian hibah di bulan berikutnya; dan

2) Penambahan baru anggaran belanja hibah pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.788.000.000,00 yang merupakan realisasi penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016 untuk disalurkan pada PAUD swasta.

Lebih lanjut, pada APBD Perubahan ini telah dirinci daftar penerima hibah yaitu sebanyak 346 penerima hibah terdiri dari:

1) Sebanyak 197 penerima hibah pada DPKAD yang ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA); dan

2) Sebanyak 149 penerima hibah pada Dinas Pendidikan tidak ditetapkan dalam DPPA melainkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 420/1316.a/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang perubahan penetapan lembaga PAUD penerima BOP program pendidikan anak usia dini tahun anggaran 2016.

Selama TA 2016, realisasi belanja hibah terdiri atas: (1) senilai Rp28.210.169.477,00 pada DPKAD untuk 716 kegiatan; dan (2) senilai Rp1.752.000.000,00 pada Dinas Pendidikan untuk 146 penerima belanja hibah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 203.A Tahun 2015 tidak sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran belanja hibah khususnya pada anggaran DPKAD.

Pada tahap perencanaan awal, penetapan hibah pada DPA DPKAD senilai Rp25.000.000.000,00 lebih kecil dibandingkan SK bupati. Sedangkan pada perubahan, anggaran belanja hibah pada DPPA DPKAD senilai Rp28.212.000.000,00 yang terealisasi senilai Rp28.210.169.477,00 masih lebih besar dibandingkan SK bupati.

Atas kondisi tersebut, Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi DPKAD menyatakan bahwa dalam penyusunan anggaran pihaknya tidak mengetahui adanya SK bupati tersebut terkait penetapan belanja hibah tersebut, sehingga dalam merencanakan anggaran pada DPA hanya berdasarkan estimasi berdasarkan realisasi tahun lalu. Sedangkan pada DPPA perubahan anggaran menyesuaikan dengan belanja hibah yang sudah terealisasi dan estimasi realisasi di bulan berikutnya.

b. Terdapat belanja hibah kepada penerima hibah yang tidak sesuai kriteria Berdasarkan uji petik terhadap proposal pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan hibah diketahui bahwa DPKAD memberikan bantuan hibah kepada beberapa pihak yang secara kriteria bukan termasuk dalam pihak yang dapat menerima hibah sebagai berikut:

1) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan kurang dari 3 tahun sebanyak delapan transaksi senilai Rp1.345.000.000,00.

2) Ormas yang tidak melampirkan akta pendirian sebanyak lima transaksi senilai Rp398.000.000,00.

3) Perkumpulan masyarakat yang bukan merupakan ormas yang telah didirikan sesuai perundangan yang berlaku sebanyak tujuh transaksi senilai Rp300.000.000,00.

c. Dokumen hibah tidak disusun dengan valid dan informatif Berdasarkan hasil pengamatan diketahui masih terdapat kesalahan dalam penyusunan dokumen hibah diantaranya sebagai berikut:

1) Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD):

a) Penyusunan klausul perjanjian pada beberapa NPHD kurang valid dan informatif sebagai berikut:

 Pada pasal 2 terkait pencairan belanja hibah menyatakan bahwa pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015. Pernyataan klausul tersebut tidak tepat karena secara substantif pembebanan belanja hibah 2016 dibebankan pada APBD Tahun 2016; dan Pada pasal 3 terkait penggunaan, tidak mencantumkan peruntukan dana hibah tersebut.

b) Terdapat penyusunan NPHD atas belanja yang senyatanya dikategorikan dalam bantuan sosial bukan belanja hibah, yaitu belanja bantuan sosial kepada LSM Srikandi Konemat untuk kegiatan menyantuni anak yatim piatu dan sembako untuk kaum duafa menyambut bulan suci ramadhan 1437 Hijriah tahun 2016 senilai Rp20.000.000,00;

c) Terdapat NPHD yang tidak mencantumkan identitas penerima hibah yakni belanja hibah kepada:  Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Halmahera Selatan yang diwakili oleh Adi Hi Adam senilai Rp15.000.000,00; Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Halmahera Selatan yang diwakili oleh Adi Hi Adam dalam rangka kongres senilai Rp15.000.000,00. LSM Generasi Muda Halsel (GMH) yang diwakili oleh Hendrik senilai Rp175.000.000,00. Pramuka Saka Wira Kartika Kodim 1509/Labuha yang diwakili oleh Karman Kemhay senilai Rp15.000.000,00. Kodim 1509/Labuha yang diwakili oleh Karman Kemhay dalam rangka natal dan tahun baru senilai Rp29.000.000,00. LSM Pusat Advokasi Kesejahteraan Keluarga (Padaku) yang diwakili oleh Rakib Piter dalam rangka penyuluhan kesehatan gigi dan mulut senilai Rp135.000.000,00.

d) Terdapat NPHD yang tidak mencantumkan identitas dan tandatangan penerima hibah yakni belanja hibah kepada: Kodim 1509/Labuha dalam rangka karya bakti tahap ke II senilai 75.000.000,00. LSM Khatulistiwa Center senilai Rp160.000.000,00. LSM Pusat Kreasi Masyarakat Umum (PKMU) dalam rangka Pelatihan pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan hasil panen senilai Rp145.000.000,00.

2) Kuitansi/Bukti Pembayaran:

Terdapat kuitansi / bukti pembayaran yang tidak ditandatangani oleh penerima hibah yaitu belanja hibah kepada Kodim 1509/Labuha dalam rangka karya bakti tahap ke II senilai 75.000.000,00.

3) Pakta Integritas Dana Hibah:

a) Terdapat pakta integritas yang tidak ditandatangani oleh penerima  hibah yaitu belanja hibah kepada Kodim 1509/Labuha dalam rangka karya bakti tahap ke II senilai 75.000.000,00;

b) Terdapat Pakta Integritas yang tidak mencantumkan identitas penerima hibah yakni belanja hibah kepada:  LSM Khatulistiwa Center senilai Rp160.000.000,00;.  LSM Generasi Muda Halsel (GMH) senilai Rp175.000.000,00. Komisaris Daerah Al Khairaat Kabupaten Halsel senilai Rp40.000.000,00 . Pramuka Saka Wira Kartika Kodim 1509/Labuha senilai Rp15.000.000,00. Kodim 1509/Labuha dalam rangka natal dan tahun baru senilai Rp29.000.000,00. LSM Pusat Kreasi Masyarakat Umum (PKMU) dalam rangka Pelatihan pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan hasil panen senilai Rp145.000.000,00.

c) Terdapat Pakta Integritas yang tidak mencantumkan identitas dan ditandatangani penerima hibah yaitu hibah kepada LSM Pusat Advokasi Kesejahteraan Keluarga (Padaku) dalam rangka penyuluhan kesehatan gigi dan mulut senilai Rp155.000.000,00.

d. Terdapat penerima hibah yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Hasil pemeriksaan atas dokumen hibah dan konfirmasi kepada Bendahara Bantuan DPKAD diketahui terdapat 15 transaksi belanja hibah senilai Rp3.149.957.000,00 yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

I. Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

2) Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

3) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

4) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

II. Pasal 5 yang menyatakan bahwa Hibah dapat diberikan kepada:

1) Pemerintah Pusat;

2) Pemerintah Daerah lain;

3) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

4) Badan, Lembaga, danorganisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia.

III. Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

IV. Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

1) Pemberi dan penerimahibah;

2) Tujuan pemberian hibah;

3) besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

4) hak dan kewajiban;

5) tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

6) tata cara pelaporan hibah.

V. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

VI. Pasal 18 yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

1) Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;

2) keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerimahibah;

3) NPHD;

4) pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

5) bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

VII. Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

1) Laporan penggunaan hibah;

2) Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

VIII. Pasal 19 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Realisasi belanja hibah berpotensi tidak efektif dan tidak tepat sasaran; dan

b. Belanja hibah berpotensi tidak dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah.

Check Also

KEJARI HALBAR SELAMATKAN UANG NEGARA RP 1,2 MILIAR DARI KASUS KORUPSI

Jailolo – Kejaksaan Negeri Kabupaten Halmahera Barat (Propinsi Maluku Utara). Dalam hal ini menyelamatkan kerugian …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *