Monday, 18 October 2021
Home / JUSTISIA / Apakah benarkah program Samisade untuk pemerataan pembangunan?

Apakah benarkah program Samisade untuk pemerataan pembangunan?

Catatan H Rizkan Sahpudin.

Bogor – Satu miliar satu desa, atau disingkat samisade, merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai salah satu atau bagian dari program bantuan keuangan infrastruktur desa. Sepintas, program tersebut bertujuan mulia, namun terbersit pula pertanyaan dalam benak saya, efektifkah program tersebut? Apakah ada jaminan program tersebut tepat sasaran? Pertanyaan tersebut berkecamuk dalam benak pikiran saya.
Ada seorang Kepala Desa tidak secara langsung menyampaikan bahwa program samisade itu buat yang bikin program. Samisade yang dicairkan untuk sebagian pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bogor merupakan program Pemkab Bogor atau Bupati Bogor yang lebih di kenal dengan Panca Karsa untuk kemajuan Kabupaten Bogor.
Dalam pemberian Samisades tersebut dengan alokasi anggaran 10% untuk di kelola pemerintahan desa, yang di dalamnya untuk dana koordinasi selebihnya 90% ditangani oleh Mr.X. Kebenaran informasi tersebut tentunya perlu ditelusuri dan dikaji dalam perspektif yang lebih luas.
Jika menilik dari tujuan program samisade tersebut, sebagaimana disampaikan Bupati Bogor Ade Yasin, bahwa diluncurkannya program tersebut untuk mendorong pemulihan ekonomi sekaligus mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals ( SDG’s ) Desa. Terlebih di masa-masa sulit seperti ini.
Tentunya, program yang bertujuan mulia tersebut, harus benar-benar dikawal, sehingga tidak terciderai oleh oknum yang hanya ingin mencari keuntungan dan menumpuk pundi-pundi bagi kelompok tertentu
Di masa pandemic yang serba sulit ini, samisade, haruslah mengedepankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Harus membawa dampak penyerapan tenaga kerja untuk menggerakkan sector riil di akar rumput, sehingga menciptakan multiflier effect yang mendorong pemulihan ekonomi. Bukan mendorong terpenuhinya pundi-pundi.
Program ini harus dimonitoring secara ketat, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, sehingga program samisade bisa tepat sasaran.
Tak kalah penting perlunya membangun sinergi bersama semua pihak stakeholders tingkat desa dan kecamatan, DPMD, Bappedalitbang, BPKAD, inspektorat dan pihak berkompeten lainnya.
Mari kita kawal program samisade, jangan ada celah sedikitpun program tersebut diselewengkan.
muncul juga dugaan adanya desa yang melaksanakan pembangunan infrastruktur diselesaikan 100.% pekerjaan nya, dalih menggunakan uang pribadi atw menggandeng pihak ke 3.
padahal semua pihak tahu, bahwa dana samisade baru di kucurkan 40.% dari total anggaran 1.milyard. sedangkan sisa anggran 60%.lagi.
yang menjadi pertanyaan, apakah cara demikian di perbolehkan atw tidak, apakah sudah ada regulasinya…? sbb ada beberapa desa sudah menyelesaikan pembangunannya
hal ini lah pihak DPMD atw inspektorat untuk lebih ketat dalam pengawasan dana samisade.
dan minta dari pihak kejaksaan untuk membuat tim, bahwa dana samisade harus benar2 di awasi dan bila ada pihak yang coba melakukan KKN harus segera di tindak..
pungkas H.Rizkan. (Asep Jumat)

Check Also

Minta Fee Rp 2,6 M dari 4 Proyek, DRA Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA-KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *